Kosgoro 1957 Tak Mau Dikaitkan Kisruh Novanto vs Bamsoet Cs

Kosgoro 1957 Tak Mau Dikaitkan Kisruh Novanto vs Bamsoet Cs

Ahmad Toriq - detikNews
Jumat, 08 Jan 2016 14:11 WIB
Foto: Agung Pambudhy
Jakarta - Kisruh di Fraksi Golkar menyeret-nyeret ormas pendiri partai berlambang pohon beringin itu. Salah satu ormas pendiri Golkar, Kosgoro 1957, menolak dikaitkan dalam pusaran konflik.

"Kami tidak masuk dalam wilayah konflik mereka lah. Itu teman-teman itu sendiri. Bambang Soesatyo saya duga hendak memperlebar konflik personal mereka di Golkar kubu ARB, menjadi dikesankan konflik institusi kino Partai Golkar," kata Sekjen Kosgoro 1957 Sabil Rachman dalam siaran pers, Jumat (8/1/2016).

Seperti diketahui, Bambang Soesatyo dan Ahmadi Noor Supit yang dicopot Setya Novanto dari kursi Sekretaris Fraksi Golkar dan Ketua Badan Anggaran DPR adalah pengurus teras SOKSI yang dipimpin Ade Komarudin.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara Novanto dan Aziz Syamsudin yang menggantikan posisi Bambang adalah kader Kosgoro 1957. Ical yang disebut Novanto menginstruksikan perombakan Fraksi Golkar juga berasal dari Kosgoro 1957.

Nah, saat memberi tahu awak media soal pencopotan Ahmadi Noor Supit dari Badan Anggaran, Bambang Soesatyo memang seolah menggarisbawahi soal posisi Supit sebagai Waketum SOKSI. Sabil menegaskan bahwa hubungan ormasnya dengan SOKSI baik-baik saja.

"Hubungan kami dengan SOKSI saya kira baik-baik saja, baik di pusat maupun di daerah jangan mengadu domba kami untuk hal-hal yang tidak mendasar dan prinsip, karena justru sampai saat ini melakukan ikhtiar agar di tengah konflik Partai Golkar, maka hubungan antara kino pendiri Golkar tetap solid, yakni KOSGORO 1957, SOKSI DAN MKGR," ujar Sabil.

Lebih jauh soal kisruh perombakan di Fraksi Golkar, Sabil mengusulkan agar kursi-kursi yang masih menjadi sengketa dikosongkan untuk sementara waktu. Sabil mendorong Golkar segera menggelar munas untuk menghasilkan kepengurusan baru yang legal, lalu baru mengisi posisi-posisi kosong di DPR.

"Hal ini menghindari lahirnya Pimpinan DPR RI dan Fraksi Partai Golkar DPR RI yang tidak memiliki legalitas," pungkas Sabil.

(tor/van)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads