SK Kepengurusan Dicabut, PPP Romi Buka Peluang Islah dengan Kubu Djan

Jakarta - Kubu PPP Muktamar Surabaya pimpinan Romahurmuziy (Romi) menerima pencabutan surat keputusan (SK) kepengurusan dari Kementerian Hukum dan HAM. Pencabutan SK ini diharapkan menjadi momentum untuk islah dari dua kepengurusan yang terlibat konflik.

Romi mengatakan pihaknya secara terbuka menerima usulan para senior dan sesepuh yang menyarankan agar ada islah.

"Karena itu kami menyambut baik usulan para sesepuh, para senior kita. Menjadi momen ini sebagai momentum islah, dengan persatuan PPP, karena posisi Pak SDA sebagai ketum yang berhalangan. Tentu tugas-tugas selanjutnya bisa dilanjutkan," ujar Romi di Gedung Ditjen AHU Kemenkum HAM, Jl Rasuna Said, Jakarta, Jumat (8/1/2016).

Romi meminta jajaran kepengurusan di daerah untuk tetap tenang dan menjaga kekompakan. Diharapkan, kader daerah tak terpengaruh dengan informasi-informasi yang justru membuat potensi islah terhambat.

"Kami mengimbau jajaran kepengrusan dari pusat sampai ranting untuk etap menjaga kekompakan, soliditas tidak terpengaruh tentang informasi-informasi yang tidak memiliki dasar, Jadi. Momentum ini jadi perbaikan menyeluruh persatuan dasar," tuturnya.

Hal senada dikatakan politikus PPP Lukman Hakim Saifuddin. Sebagai Wakil Ketua Umum PPP Muktamar Bandung, ia berharap jalan islah dari dua kepengurusan yang konflik selama setahun lebih ini bisa terwujud.

Dicabutnya SK kepengurusan Muktamar Surabaya dan tak disahkan kepengurusan Muktamar Jakarta, mesti jadi acuan.

"SK dicabut tentu bisa diambil hikmahnya yaitu agar jalan islah bisa dilakukan. Solusi persoalan dari konflik berkepanjangan setahun lebih ini harus bisa diatasi," tuturnya. (hat/erd)