Gugatan Rp 7,9 T Kandas

'Monyet dan Singa' Tiba-tiba Muncul di KY Laporkan Hakim Kebakaran Hutan

Kartika Sari Tarigan - detikNews
Jumat, 08 Jan 2016 12:00 WIB
Foto: Kartika Sari Tarigan
Jakarta - Komisi Yudisial (KY) kedatangan tamu istimewa hari ini yaitu 'monyet' dan 'singa'. Hewan hutan itu datang untuk melaporkan hakim PN Palembang yang menolak gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap PT Bumi Mekar Hijau (BMH) sebesar Rp 7,9 triliun.

Namun 'monyet dan singa' tersebut berasal dari Koalisi Anti Mafia Hutan. Koalisi Anti Mafia Hutan berasal dari ICW, YLBHI dan lainnya.


Selain memakai kostum, mereka juga membawa poster bertuliskan 'Rumah Kami di Hutan Hujan Bukan Hutan Beton'. 'Selamatkan Hutan Kita', 'We Belong to the Rain Forest Not The Concrete Jungle' serta sebuah map plastik berwarna putih bertuliskan 'Pelanggaran Kode Etik Hakim PN Palembang Terhadap Penyelesaian Kasus KLHK VS PT BMH'.

Arad dari ICW mengatakan, majelis hakim PN Palembang diduga melanggar kode etik. ICW menilai:

1. Dalam memutus perkara majelis hakim luput memperhatikan UU lain terkait sektor kehutanan sehingga putusan yang dihasilkan cenderung menolak. 

2. Kerugian sebagaimana yang dipahami majelis hakim hanya dalam ruang sempit sebatas kerugian korporasi, tidak memperhatikan kerugian lain seperti kerugian masyarakat, kerugian gangguan kesehatan bahkan kerugian negara.

Peneliti dari Yayasan Auriga Nusantara, Sahrul berharap KY segera memeriksa majelis hakim dan memberikan pengertian kepada publik karena yang berkembang sekarang publik kecewa. KY juga segera memberikan penjelasan sehingga publik agar tidak kecewa.

"Kami ke sini membawa singa, monyet dan pohon karena menandakan penghuni hutan di Sumsel kecewa dan ingin melaporkan majelis hakim," kata Sahrul.



Para Koalisi Anti Mafia Hutan ini diterima oleh Kepala Bagian Pengolahan Masyarakat KY Indra Samsul, Tenaga Ahli KY Imron dan Kepala Subbag Verifikasi Laporan KY Nawarto.

"Kami telaah dulu dan baru menyimpulkan apakah terjadi pelanggaran. Laporan ini akan diterima oleh tim verifikasi dan teman-teman ICW serta semua pasti akan mengetahui perkembangannya," kata Imron.

Kepala Bagian Pengolahan Masyarakat KY Indra Samsul mengatakan, kasus ini sebenarnya sudah berkembang di kantor penghubung KY di Palembang. KY Palembang sudah bergerak dan sudah memberikan laporan ke KY pusat.

"Ini kasus yang menggugah hati kita, jangan sampai terulang lagi. Laporan yang diberikan oleh teman-teman meyakinkan KY untuk bergerak," kata Indra.

Gugatan perdata Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke PT BMH senilai Rp 7,9 triliun ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang. Hakim memutuskan pemerintah tidak bisa membuktikan tuduhan yang dilancarkan. (nwy/asp)