Kalah di Kasus Kebakaran Hutan, Pemerintah Diminta Lebih Cermat Susun Gugatan

Rivki - detikNews
Jumat, 08 Jan 2016 11:39 WIB
Foto: Istimewa/dok Greenpeace
Jakarta - Kegagalan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melawan PT Bumi Mekar Hijau (PT BMH), dalam gugatan kebakaran hutan menjadi sorotan. Pemerintah diminta untuk memperkuat strategi penegakan hukum terkait dengan kebakaran hutan dan lahan.

Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo mengatakan kekalahan ini bukan sekedar kekalahan KLHK saja melainkan kekalahan pemerintah dalam melindungi hak lingkungan hidup dan warganya. Oleh karena itu seluruh komponen pemerintah harus bekerjasama lebih baik.

"Saya belum melihat (kerjasama) ini. Misalnya bagaimana penegakan hukum administrasi dan pidana juga diterapkan secara bersamaan dalam kasus ini. Kepolisian dan kejaksaan juga belum menunjukkan progres yang menggembirakan dalam penanganan pidananya," ujar Henri, dalam siaran pers kepada detikcom, Jumat (8/1/2016).   

Deputi Direktur Pengembangan Program ICEL Raynaldo Sembiring menyatakan sebetulnya perkara kebakaran hutan dan lahan tidak membutuhkan mekanisme pembuktian yang rumit. Gugatan pemerintah seharusnya dilakukan secara strategis.

"KLHK hanya perlu membuktikan kegiatan perusahaan sebagai abnormally dangerous activity, kerugian yang terjadi dan kausalitas, tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan. Ini tentu jauh lebih mudah bagi KLHK maupun hakim dalam menilai pembuktiannya dibandingkan menggunakan perbuatan melawan hukum," jelasnya.

Dia juga berharap pengadilan menaruh perhatian lebih serius terhadap perkara-perkara lingkungan hidup. Perhatian tersebut dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dengan menempatkan hakim-hakim yang kompeten dalam menangani perkara kebakaran hutan dan lahan di daerah rawan kebakaran sekaligus juga memonitornya.

KLHK menggugat PT BMH ke Pengadilan Negeri Palembang (PN Palembang) dengan pasal perbuatan melawan hukum (PMH) yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Syarat seseorang/badan hukum melakukan perbuatan melawan hukum adalah:

1. Berbuat atau tidak berbuat
2. Menimbulkan kerugian
3. Adanya kesalahan
4. Adanya hubungan sebab-akibat/kausal.

Atas dasar pasal tersebut, majelis hakim menilai KLHK tidak bisa membuktikan adanya hubungan sebab-akibat antara kebakaran dan tanggung jawab PT BMH. Sebab, pada September-Oktober 2014, jumlah hujan dan hari hujan sangat rendah yang menyebabkan daerah tersebut menjadi kering. Kekalahan ini sudah diprediksi karena KLHK hanya memasukkan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut, dan tidak mengeksplorasi UU Lingkungan Hidup.

(rvk/asp)