Ical Cs Ingin Golkar Dukung Pemerintah, Akbar: Harusnya Diputuskan di Munas

Jakarta - Golkar kubu Ical berwacana akan merapat mendukung pemerintah. Menurut Akbar Tandjung, Golkar seharusnya menentukan sikap lewat musyawarah nasional.

"Dalam politik kan kita juga menentukan pilihan-pilihan. Kemarin Golkar mengambil pilihan di luar pemerintah bergabung dalam KMP dan putusan itu diperkuat di Munas Partai Golkar. Kalau sekarang muncul pikirannya masuk ke pemerintahan untuk mendukung, itu bisa saja, tapi dalam mekanisme organisasi, forum yang bisa mengubah kebijakan itu. Karena dulu mendapat dukungan Munas, ya seyogianya paling tidak Munas Golkar yang menentukan, bukan Rapimnas," kata Akbar.

Pernyataan tersebut disampaikan Akbar kepada wartawan di kediaman BJ Habibie, Jl Patra Kuningan XIII Blok L XV Kav 5, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (7/1/2016).

Sebelumnya, Waketum Golkar hasil Munas Bali, Nurdin Halid, menyatakan soal kemungkinan Golkar mendukung Pemerintah. Tetapi kepastian apakah akan mendukung pemerintah atau bagaimana baru akan dibahas di Rapimnas yang rencananya akan digelar pada 23-24 Januari 2016 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Lanjut Akbar, meskipun Golkar bisa saja mendukung pemerintah, akan tetapi harus dengan landasan rasional dan objektif. Selain itu juga harus dibahas dalam forum satu level, yaitu Munas Golkar.

Golkar merupakan koordinator dari KMP. Sejak awal KMP menyatakan diri berada di luar pemerintahan. Karena itu, Akbar menilai, apabila ada rencana Golkar mendukung pemerintah, sebaiknya KMP diberitahu agar hubungan dengan semua partai dalam KMP tetap rukun.

"Sebaiknya kalau kesepakatan mendukung pemerintah, menurut saya di segi etisnya sebaiknya rekan-rekan dari KMP, Gerindra, PKS, PPP di infokan terlebih dahulu dan diberikan rasionalisasi kenapa membuat kebijakan baru itu. Biar hubungan kita enak," ungkap Akbar.

Namun Akbar menilai tidak ada alasan objektif dibalik perpindah haluan Golkar kubu Ical yang merapat ke pemerintah. Ia tidak mampu melihat alasan Ical Cs melakukan hal itu.

"Saya tidak melihat alasan-alasan objektif rasional kita melakukan perubahan itu kecuali alasan-alasan praktis politik saja. Harus dilihat lagi rasionalitasnya untuk mengambil kebijakan itu. Tapi saya tidak melihat alasan apa. Jangan karena kita meminta SK-nya di keluarkan, kita mengeluarkan sikap, tidak bagus juga itu. Kalau itu kita lakukan, tidak tertib berorganisasi," kata Akbar. (hri/hri)