Waketum Golkar Ical Serang Nurdin Halid

Jakarta - Ketum Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie melalui Nurdin Halid selaku waketum mengumpulkan pengurus DPD I dengan hasil membuka opsi mendukung pemerintah. Keputusan ini disebut serampangan oleh pengurus di internal kubu Ical sendiri.

"Keputusan strategis tidak bisa diambil serampangan. Ini bukan masalah dukung (pemerintah) atau tidak, tapi mekanismenya harus jelas," kata Waketum Golkar hasil Munas Bali, Ahmadi Noor Supit saat dihubungi, Kamis (7/1/2016).

Agenda pertemuan itu berjudul Konsultasi Nasional dengan DPD I yang berlangsung di The Grand Bali Beach Hotel Sanur pada Senin (4/1) lalu. Supit mengaku tidak paham mengapa acara diadakan di tengah mayoritas pengurus partai berhalangan hadir.

"Saya juga tidak paham, apa itu disengaja? Banyak pimpinan teras partai tidak di tempat," ujarnya.

Menurutnya, pertemuan untuk mengambil keputusan strategis seharusnya melibatkan pengurus. Supit mengaku hanya mendapat pemberitahuan lewat pesan singkat.

"Saya di-sms, tapi saya masih umrah," ucap Supit.

Para DPD I itu dikumpulkan di Bali oleh Nurdin Halid, yang menurut Supit mengaku sebagai PJ Ketum. Padahal, Golkar hasil Munas Bali sudah memiliki ketua harian yaitu MS Hidayat.

"Kita itu di dalam kepengurusan ada ketum, waketum, ketua harian. Biasanya kalau ketum tidak ada, harusnya ketua harian yang berperan. Tidak boleh PJ ketum yang ambil keputusan strategis," jelas petinggi SOKSI ini.

"Dia (Nurdin Halid) menyebut dirinya sebagai PJ Ketum," lanjut Supit.

Pertemuan itu menyepakati Rapimnas digelar tanggal 23-25 Januari di Provinsi DIY atau NTB. Dalam rapimnas, akan dibahas opsi Golkar mendukung pemerintah.

"Dibahas dalam Rapimnas apakah kita tetap di luar pemerintahan atau bergabung dengan pemerintahan. Tapi bukan di KIH ya," kata Waketum Partai Golkar Munas Bali Nurdin Halid saat dikonfirmasi, Selasa (5/1/2016). (imk/van)