"Jangan hanya karena ingin balas budi. Apalagi ini soal anggaran, hati-hati. Jangan arogan. Rakyat menonton kita," kata Ketua DPP Golkar hasil Munas Ancol, Leo Nababan, saat dihubungi, Kamis (7/1/2016).
Leo meminta publik tidak melupakan fakta kedekatan Novanto dan Kahar sejak pernah sama-sama jadi saksi di kasus korupsi pembangunan venue PON Riau. Hingga akhirnya ada vonis MA ke Gubernur Riau Rusli Zainal, Novanto dan Kahar tidak terlibat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lagipula, status Golkar yang masih antara ada dan tiada membuat perombakan fraksi ini dianggap tidak sah. Hingga saat ini, pemerintah belum mengakui kepengurusan Golkar mana pun.
"Golkar masih vakum, jadi soal ketua DPR pun tidak sah. Apalagi AKD (alat kelengkapan dewan-red) yang dirombak Novanto," ungkap Leo.
Dalam perombakan yang dilakukan Novanto, Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo diganti dengan Aziz Syamsuddin. Bendahara dibiarkan tetap Robert J Kardinal. Posisi strategis ketua Badan Anggaran DPR diberikan ke koleganya, Kahar Muzakir, setelah sebelumnya dijabat Achmadi Noor Supit.
Hal itu tertera dalam surat Fraksi Golkar tertanggal 4 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Novanto sebagai ketua fraksi. Novanto mengaku hanya menjalankan instruksi dari Ical.
"Loh, itu kan sudah instruksi dari Ketua Pak Ical," ucap Novanto sambil terburu-buru menuju mobilnya usai melayat ibunda Seskab Pramono Anung di rumah duka, Jl Haji Ambas, Cipete, Jakarta Selatan, Rabu (6/1) malam. (imk/van)











































