Menhan: Evaluasi Kementerian Diperlukan, Tapi Tak Usah Dipublikasikan

Jakarta - Rapor kinerja menteri yang dirilis KemenPANRB menjadi polemik. Menhan Ryamizard Ryacudu pun menilai seharusnya laporan kinerja tersebut tidak dipublish secara umum.

Meski begitu, Ryamizard menilai rapor evaluasi menteri memang perlu. Hanya saja seharusnya hasil disampaikan secara internal kepada masing-masing lembaga.

"Perlu juga, tapi tidak di luar (diumumkan), di dalam saja. Itu bagaimana rencana kerja, laporan. Kalau ada kurang kata-kata, laporannya jadi jelek kan kurang benar," ungkap Ryamizard di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakpus, Kamis (7/1/2015).

Pasalnya jika diumumkan dan diketahui semua orang, disebut Menhan itu dapat menimbulkan prasangka buruk. Sehingga lebih baik rapor diberikan secara internal sehingga kementerian atau lembaga yang mendapat nilai kurang dapat memperbaikinya.

"Kalau ke dalam, administrasinya diperbaiki lagi. Bukan langsung jelek, marah orang nanti," tukas jenderal purnawirawan bintang empat itu.

Ada beberapa yang menjadi indikator dalam penilaian akuntabilitas yang dirilis kementerian pimpinan Yuddy Chrisnandi itu. Yakni penerapan program kerja, dokumentasi target tujuan, dan pencapaian organisasi.

Dari rapor versi KemenPANRB itu, Kemenhan mendapat nilai yang cukup baik. Kemenhan berada di urutan ke-42 dari 77 lembaga/kementerian, dengan nilai 65.14 B.

Bagaimana tanggapan Ryamizard mengenai nilai terhadap kementeriannya?

"Saya tidak melihat itu, yang penting kerja sebaik-baiknya. Kalau nilainya bagus tapi saya tidak bekerja dengan baik, ngapain?," tukas Ryamizard.

Rapor kinerja menteri KemenPANRB menuai polemik karena dinilai pekerjaan tersebut bukan merupakan kewenangannya. Ada beberapa anggapan bahwa diumumkannya hasil kinerja kementerian oleh KemenPANRB terkait dengan isu Resuffle Jilid II yang tengah bergulir belakangan ini.

(ear/Hbb)