Gugatan Rp 7,9 T Kandas

Banding Kekalahan Kasus Kebakaran Hutan, Menteri Siti Undang 23 Ahli Hukum

Mulya Nur Bilkis - detikNews
Kamis, 07 Jan 2016 12:08 WIB
Jakarta - Pemerintah akan melakukan banding terhadap putusan hakim PN Palembang atas PT Bumi Mekar Hijau. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pun akan mengumpulkan ahli hukum untuk meminta saran terkait langkah hukum mereka kali ini.

"Kami di kementerian sedang menyiapkan bandingnya. Saya besok rencananya rapat dengan ahli hukum yang saya undang. Ada 23 ahli hukum lingkungan, hukum administrasi," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya usai rapat di rumah dinas wakil Presiden Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (7/1/2016).

Meski rapat dengan JK membahas soal restorasi lahan gambut, Siti mengaku tak ada pembahasan soal putusan tersebut dalam pertemuan. Ia mengundang ahli hukum untuk meminta saran langkah hukum terbaik terkait langkah banding ini.

"Kita undang besok saya akan minta justifikasi kawan-kawan. Tapi secara teknis, Direkorat Jenderal Penegakan Hukum itu masih mempelajari," ujar Siti.

Ia pun baru kemarin pagi menerima putusan hakim Pengadilan Negeri (PN) Palembang. KLHK sendiri mempunyai waktu 2 minggu untuk menyiapkan materi bandingnya. 

"Kita ada waktu 2 minggu. dan pemerintah tidak boleh curiga kenapa bisa kalah.  Pemerintah itu kan bekerja untuk semua, enggak boleh curiga, harus pas," cetus Siti. 

Sebelumnya, majelis hakim yang diketuai Parlas Nababan itu sudah menjatuhkan putusan menolak gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap PT Bumi Mekar Hijau. PN Palembang meyakini KLHK tidak bisa membuktikan bahwa PT BMH telah melakukan perbuatan melawan hukum.

"Bahwa menurut tergugat, hasil pengecekan pengguat di lokasi, kebakaran hanya berbentuk arang, bukan titik api. Titik arang hanya bisa membuktikan bahwa lokasi tersebut bekas terbakar, tanpa bisa menunjukan kapan kebakaran tersebut terjadi. Apalagi bisa menentukan siapa pelakunya, termasuk motif maupun modus pembakaran," demikian putus majelis hakim .

KLHK menuntut PT BMH dengan pasal perbuatan melawan hukum (PMH) yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Syarat seseorang/badan hukum melakukan perbuatan melawan hukum adalah:

1. Berbuat atau tidak berbuat
2. Menimbulkan kerugian
3. Adanya kesalahan
4. Adanya hubungan sebab-akibat/kausal.

Atas dasar pasal tersebut, majelis hakim menilai KLHK tidak bisa membuktikan adanya hubungan sebab-akibat antara kebakaran dan tanggung jawab PT BMH. Sebab, pada September-Oktober 2014, jumlah hujan dan hari hujan sangat rendah yang menyebabkan daerah tersebut menjadi kering. Kekalahan ini sudah diprediksi karena KLHK hanya memasukkan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut, dan tidak mengeksplorasi UU Lingkungan Hidup. (mnb/asp)