Kubu Agung Anggap Penunjukan Kahar Sebagai Ketua Banggar Tidak Sah

Jakarta - Di bawah kepemimpinan Setya Novanto sebagai ketua Fraksi Golkar, Kahar Muzakir ditunjuk menjadi Ketua Badan Anggaran DPR. Hal ini dianggap tidak sah oleh kubu Agung Laksono.

"Kalau menurut saya, itu tidak sah ya karena dasarnya tidak ada," kata Ketua DPP Golkar hasil Munas Ancol, Lawrence Siburian saat berbincang, Kamis (7/1/2016).

Alasan tidak sah itu karena saat ini tidak ada kepengurusan Golkar yang diakui pemerintah, baik hasil Munas Riau, Bali, maupun Ancol. Dengan demikian, tidak ada yang berwenang merombak fraksi.

"Perombakan sebenarnya ya biasa saja. Tapi tidak bisa dilakukan sekarang, karena tidak ada DPP yang berhak," ucapnya.

Selain itu, yang juga mengherankan adalah alat kelengkapan dewan yang posisinya diotak-atik. Hanya Badan Anggaran yang diganti, sementara komisi atau badan lainnya tidak.

"Ya memang ini hanya Banggar saja ya, yang lain tidak," ujar Lawrence.

Dalam perombakan yang dilakukan, Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo diganti dengan Aziz Syamsuddin. Bendahara dibiarkan tetap Robert J Kardinal. Posisi strategis ketua Badan Anggaran DPR diberikan ke kolega Novanto, Kahar Muzakir, setelah sebelumnya dijabat Achmadi Noor Supit.

Hal itu tertera dalam surat Fraksi Golkar tertanggal 4 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Novanto sebagai ketua fraksi. Novanto mengaku hanya menjalankan instruksi dari Ical.

"Loh, itu kan sudah instruksi dari Ketua Pak Ical," ucap Novanto sambil terburu-buru menuju mobilnya usai melayat ibunda Seskab Pramono Anung di rumah duka, Jl Haji Ambas, Cipete, Jakarta Selatan, Rabu (6/1) malam.

Kahar sendiri dikenal sebagai kolega dan orang dekat Novanto. Saat kasus Novanto disidangkan, Kahar pun 'didatangkan' khusus untuk menjabat sebagai wakil ketua MKD. (imk/tor)