MenPANRB Wacanakan Pangkas PNS Karena Beban Belanja Pegawai Tinggi

Jakarta - Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi mewacanakan untuk memangkas jumlah PNS. Dia menyebut belanja modal untuk pegawai terlalu tinggi.

"Anda kan tahu sendiri belanja pegawai kita ini hampir 40 persen. Belanja modal dan barang yang terkait belanja pegawai juga makin tinggi. Anda tahu sendiri penerimaan pajak tidak mencapai 100 persen dari targetnya. Berarti kita harus melakukan penghematan," kata Yuddy di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (6/1/2016).

Yuddy masih belum menyebut angka pasti berapa yang akan dikurangi. Tetapi menurut dia idealnya jumlah PNS hanya 1,5 persen dari total jumlah penduduk.

"Untuk efisiensi, kami, KemenPAN melakukan kajian bahwa idealnya di angka 1,5 persen ratio jumlah pegawai pemerintah terhadap jumlah penduduknya," sebut Yuddy.

Dia tak khawatir jika mendapat sentimen negatif dari masyarakat. Terlebih ketika pemangkasan ini juga akan membuat banyak pegawai pensiun dini.

Sementara itu di hari yang sama Presiden Jokowi memimpin rapat terkait peralihan perguruan tinggi swasta (PTS) menjadi perguruan tinggi negeri (PTN). Salah satu yang dibahas adalah mengenai status dosen yang kemungkinan juga akan menjadi PNS.

Belum Ada Pembahasan oleh Badan Kepegawaian Negara

Diwawancara secara terpisah Kepala BKN Bima Haria Wibisana menegaskan belum ada pembahasan soal itu. Tetapi memang tahun ini banyak pegawai yang bakal pensiun.

"Tapi ini kan yang mau pensiun juga banyak jadi secara alamiah pengurangan ini akan terjadi juga. Yang pensiun Rp 500 ribuan," kata Bima.

Untuk tenaga pengajar di perguruan tinggi, statusnya bukan PNS tetapi P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Bisa juga dosen berkualitas dari Pulau Jawa didistribusikan ke wilayah lain.

"Sementara gitu karena akan lebih mudah, kalau tetap PTS tapi diberikan pendampingan daripada diubah semua jadi PTN tapi diberikan dana pendampingan dosen dari pada jadi PTN tapi dosennya statusnya enggak jelas. Bukan status yang penting tapi kualitas pengajar," ujar Bima. (bpn/Hbb)