Ini Pertimbangan Ahok Tunjuk Petinggi Cipaganti Gantikan Dirut TransJakarta

Ayunda Windyastuti Savitri - detikNews
Kamis, 07 Jan 2016 09:17 WIB
Foto: Ari Saputra
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memastikan mengganti Dirut PT Transportasi Jakarta ANS Kosasih denganĀ  Wakil Presiden Direktur PT Citra Mahardika Tbk (Cipaganti) bernama Budi Kaliwono.

"Saya enggak kenal dia, saya cuma tahu di Bandung yang busnya hebat gede-gede itu apa namanya Cipaganti. Ya sudah lu (saja), Cipaganti lebih susah pasti nyari penumpang," terang Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (7/1/2016).

Menurut Ahok, tekanan diĀ Cipaganti tentu jauh lebih besar ketimbang mengurusi bus TransJ sebab harus memikirkan cari penumpang, jadwal bus, kemacetan di jalanan dan lain sebagainya. Ahok merasa Budi merupakan orang yang tepat mengganti posisi Kosasih dalam waktu dekat.

Meski demikian, publik pernah terperangah dengan kasus skandal pencucian uang yang dilakukan Presiden Direktur PT Citra Mahardika Tbk (Cipaganti) Andianto Setibuadi.

Namun kasus itu tidak mempengaruhi Ahok untuk menunjuk Budi. Baginya, itu merupakan kesempatan 'membajak' petinggi perusahaan yang terjebak dalam konflik internal. "Saya pikir kayaknya Cipaganti cocok nih. Yang bermasalah kan internal, justru karena masalah internal kita kesempatan nawarin direkturnya. Iya dong. Kamu kalau sama saya, enggak ada masalah internal," urainya.

"Enggak usah pusingin duit. Duit kita enggak berseri kok, (namanya juga) pemerintah! Cetak duit saja kasarnya gitu kan. Butuh bus bisa minta, masa minta bus mesti saya yang minta ke menteri?" tutup Ahok.

Sebelumnya, Andianto divonis 18 tahun penjara dengan denda Rp 150 miliar dan subsidair 2 tahun oleh Pengadilan Negeri (PN) Bandung karena tersangkut kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada Rabu (15/7) lalu. Upaya gugatan bos Cipaganti itu untuk mempraperadilankan Polda Jabar kandas.

Adianto dihukum bersama Julia Sri Redjeki, Yulianda Tjendrawato dan Cece Kadarisman yang masing-masing dijatuhi hukuman 8,6 dan 10 tahun penjara. Mereka dinyatakan terbukti bersalah karena telah melakukan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin dari Bank Indonesia sebagaimana pasal 46 ayat 1 UU No 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan hukuman yang diajukan oleh JPU yang menuntut supaya mereka dijatuhi hukuman selama 20 tahun penjara dan denda masing-masing Rp 200 miliar. (aws/aan)