JK: Yang Dievaluasi KemenPANRB Bukan Menteri, Tapi Kementeriannya

Jakarta - Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Yuddy Chrisnandi merilis hasil audit akuntabilitas kinerja kementerian ke publik. JK menyebut hasil yang dipublikasi menandakan pemerintah ingin transparan.

"Kalau sesuatu kemudian ada yang protes dianggap kegaduhan ya kita tutup semua koran saja, karena yang bikin ini kan berita juga kan. Yang kasih gaduh siapa? Kan dimuat di media. Jadi kalau tidak ada berita ndak bingung juga itu sebenarnya kan. Coba kalau tidak ada berita," kata JK di kantor wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (6/1/2016).

JK kembali menjelaskan bahwa proses penilaian kementerian telah dilalukan sejak sebulan yang lalu, atau sekitar 15 Desember yang lalu sehingga bukan isu yang baru.

"Jadi ini untuk menandakan bahwa pemerintah itu transparan. Pemerintah tidak transparan, pengamat kritik, transparan dikritik juga. Bagaimana ini? Pilih mana? transparan atau tertutup?" kata JK.

Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mendapatkan pelaporan hasil penilaian kementerian secara khusus. JK mengandaikan penilaian kementerian seperti penilaian kota Adipura.

"Ini bukan menteri yang dinilai, jangan lupa ya, tapi instansi. Kalau yg menilai menteri ya Presiden. Jangan lupa yang dinilai kementerian," jelasnya.

Meski Kejaksaan Agung mendapatkan nilai CC dari Kemenpan RB, tetapi JK menilai hal itu bukan berati bahwa Jaksa Agung M Prasetyo memiliki kinerja yang jelek.

"Yang dinilai itu instansinya. Jadi mungkin saja yang salah bukan menterinya, mungkin sekjennya, dirjennya, kepala bironya, bukan menterinya. Bahwa tanggung jawab menterinya, iya," ucapnya.

"Tapi itu sama saja kaya Adipura dengan penghargaan kepada pembangunan daerah, siapa yang paling banyak anggarannya baik. Kan sama semua, semua ada angkanya kan. Tidak mungkin semua nomor satukan, mesti ada nomor satu ya mesti ada nomor sekian. Bagaimana, masa mau nomor satu semua. Itu berarti untuk semua departemen kementerian bukan menteri ya, kementerian memperbaiki sistemnya. Jadi sistem ini, bukan orang," jelasnya. (fiq/tor)