Gugatan Rp 7,9 T Kandas

Koalisi Anti Mafia Hutan: Ada Kejanggalan pada Putusan Hakim PN Palembang

Ahmad Masaul Khoiri - detikNews
Rabu, 06 Jan 2016 16:34 WIB
Foto: Ari Saputra
Jakarta - Pengadilan Negeri Palembang menolak gugatan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap kasus kebakaran hutan di Sumatera Selatan dengan tergugat PT Bumi Mekar Hijau (BMH) senilai Rp 7,9 triliun. Sejumlah organisasi pecinta lingkungan yang tergabung di dalam Koalisi Anti Mafia Hutan menyebut ada beberapa kejanggalan dari putusan majelis hakim.

"Pertama, majelis hakim lalai memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kehutanan tentang pertanggungjawaban pemegang konsesi. Kewajiban pemegang izin menjaga area konsesinya sudah disebutkan dalam pasal 23 dan 24 PP 45/2004 jo PP 60/2009, di mana berbagai upaya yang harus dilakukan oleh pemegang konsesi dalam pencegahan maupun pemadaman secara menyeluruh," ujar peneliti dari Yayasan AURIGA Nusantara, Sahrul, di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jl Kalibata Timur, Jaksel, Rabu (6/1/2016).
 
Kedua, mereka menganggap majelis hakim memiliki pemikiran sempit tentang kerugian yang timbul akibat kebakaran hutan. Putusan tersebut dianggap mereka hanya menitikberatkan kerugian pada pihak perusahaan tergugat, bukan pada akibat yang diakibatkan bencana asap.

"Lebih jauh, hakim tidak melihat dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada rusaknya ekosistem, beban biaya mitigasi karhutla, penyakit akibat karhutla, dan dari sektor perekonomian yang tersendat. Hakim tidak merujuk pada putusan PT Kalista oleh PN Meulaboh untuk melihat metode penghitungan kerugian akibat karhutla," jelasnya.

Alasan ketiga adalah karena majelis hakim tak paham konsep lingkungan hidup dan kehutanan. Peneliti dari PWYP, Elizabeth Napitupulu mengatakan, hakim tak bisa membedakan antara fungsi kawasan hutan lindung dan fungsi ekosistem gambut.

"Misal, hakim membuktikan fungsi gambut dari kawasan hutannya, padahal dalam PP Nomor 71 tahun 2014 tentang ekosistem gambut penetapan fungsi lindung ekosistem gambut ditentukan dengan mekanisme yang berbeda. Hakim juga tidak mengupayakan pembuktian maksimal karena selalu menggunakan keterangan ahli dari perusahaan sebagai dasar putusannya, baik dalam penjelasan luas kebakaran, titik mula api, maupun penyebabnya," kata dia.

Koalisi Anti Mafia Hutan menilai, KLHK tak boleh menyerah begitu saja atas kegagalan ini karena masih banyak perusahaan lain yang harus bertanggung jawab atas kebakaran hutan. Mereka juga menyayangkan heningnya proses penyelidikan yang dilakukan polisi yang menangani pidana kasus tersebut.

"Atas hal tersebut, kami meminta agar Presiden memberikan perintah pada polisi untuk mempercepat penuntasan kasus tersebut. Kami juga meminta Mahkamah Agung (MA) melakukan pemeriksaan terhadap majelis hakim PN Palembang yang mengadili KLHK dan PT BMH," kata peneliti ICW, Aradila Caesar.

"Kami juga meminta Ketua Pengadilan Tinggi Sumsel untuk menunjuk hakim bersertifikat lingkungan dalam banding perkara KLHK dan PT BMH. PT Sumsel sebaiknya mengabulkan gugatan yang diajukan KLHK sebagai bagian untuk menjaga kelestarian lingkungan," tutupnya.

Koalisi anti mafia hutan merupakan gabungan dari beberapa organisasi yang peduli terhadap kelestarian lingkungan. Organisasi tersebut diantaranya adalah ICW, YLBHI, AURIGA, PWYP, JIKALAHARI, Riau Corruption Trial, Eyes on Forest, Arupa Sajogyo Institute, PIL-NET, Article 33.

Ketua Majelis Hakim PN Palembang Parlas Nababan yang menangani kasus ini mendapat reaksi dari publik. Sejumlah foto dan meme tentang pembakaran hutan pun beredar di media sosial sebagai reaksi terhadap putusan yang dikeluarkan majelis hakim. Menanggapi hal tersebut, juru bicara MA, Suhadi menganggap bahwa hal tersebut sebagai risiko menjadi seorang hakim.

"Itu risiko menjadi hakim," kata juru bicara MA, hakim agung Suhadi saat berbincang dengan detikcom,(6/1).

(rii/nrl)