Soal Aksi 'Gusur' oleh Novanto, Bamsoet: Kawan Itu Sudah Nggak Sabar

Jakarta - Setelah ditunjuk sebagai Ketua Fraksi Partai Golongan Karya di Dewan Perwakilan Rakyat, Setya Novanto 'menggusur' orang-orangnya Ade Komarudin. Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang keras mengkritik Novanto dalam kasus 'papa minta saham' dilengserkan dari jabatannya selaku Sekretaris Fraksi Golkar.

Novanto juga menggeser orang-orang Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), ormas pendiri Golkar. Salah satunya adalah Waketum SOKSI Achmadi Noor Supit yang dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Badan Anggaran DPR. Seperti diketahui Ade Komarudin saat ini menjabat sebagai Ketua Umum SOKSI.

Aksi 'menggusur' orang-orang Ade Komarudin di DPR menambah konflik baru di tubuh Partai Golkar. Sejumlah anggota DPR dari Fraksi Golkar mempertanyakan legalitas dan kewenangan Novanto merotasi politisi partai beringin di Senayan.

Bambang Soesatyo menyebut bahwa hingga saat ini Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR yang sah adalah Ade Komarudin. Sesuai Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), mekanisme pergantian pimpinan fraksi harus didahului surat oleh partai politik ke pimpinan DPR.

Setelah ada surat dari pimpinan parpol, maka akan dibahas di rapat pimpinan DPR dan Badan Musyawarah. Selanjutnya akan diagendakan pembacaan atas struktur kepengurusan yang baru di sidang paripurna DPR. "Lalu keluarlah surat keputusan yang baru tentang struktur pimpinan fraksi yang baru yang ditandatangani oleh Ketua DPR definitif, bukan pelaksana tugas dengan surat resmi dari kesekjenan DPR," kata Bambang kepada wartawan, Rabu (6/1/2016).

Dia menduga Novanto tak sabar untuk segera bekerja. "Tampaknya kawan itu (Novanto) sudah nggak sabar," tambah Bambang. 

Bambang sendiri hanya berkomentar singkat terkait pencopotan dirinya sebagai Sekretaris Fraksi Partai Golkar. "Santai saja (dicopot), malah bagus buat saya. Di mana pun bagi saya sama saja dan itu tidak akan mengubah sikap dan pendirian saya. Kalau salah, sikat. Nggak ada urusan!" katanya.

Achmadi Noor Supit juga mempertanyakan legalitas Novanto merombak pimpinan dan anggota fraksi. Pengangkatan Novanto sebagai Ketua FPG di DPR baru sebatas surat dari DPP Golkar, belum diputuskan di rapat pimpinan DPR dan Bamus.

"Itu surat dari DPP. Baru versinya partai, sementara apa itu nanti di paripurna akan bagaimana ya, karena status partai kan belum sah. Mengganti fraksi kan harus dari partai tapi partai belum diakui," katanya. (erd/nrl)