Noor Supit: Golkar Vacuum of Power, Surat DPP Rombak Fraksi Golkar Tak Sah

Jakarta - Setelah ditunjuk jadi Ketua Fraksi Partai Golkar DPR, Setya Novanto langsung melakukan perombakan. Namun bagi sejumlah anggota FPG DPR, perombakan itu tak punya legalitas.

"Itu surat dari DPP. Baru versinya partai, sementara apa itu nanti di paripurna akan bagaimana ya, karena status partai kan belum sah. Mengganti fraksi kan harus dari partai tapi partai belum diakui," kata anggota FPG DPR Ahmadi Noor Supit saat berbincang, Rabu (6/1/2016).

Supit jadi salah satu 'korban' perombakan di lingkungan FPG DPR di bawah kekuasaan Setya Novanto. Supit tak mempersoalkan rotasi dirinya dari Banggar DPR, namun dia menyayangkan saat ini seolah-olah jabatan penting diisi oleh geng Novanto.

"Saya sih kalau soal jabatan tidak ada masalah. Saya awalnya juga tidak ingin jadi ketua Banggar. Yang disayangkan adalah yang gantinya harusnya yang punya reputasi dan kapasitas, bukan alasan geng. Ini semata-mata gengnya Novanto," kata Supit.

Supit digantikan oleh Kahar Muzakir yang sebelumnya menjadi wakil ketua MKD saat kasus Novanto disidangkan. Selain di Banggar, perombakan juga terjadi di jajaran pengurus fraksi yaitu Bambang Soesatyo digantikan oleh Aziz Syamsuddin sebagai sekretaris fraksi.

"Semuanya geng Novanto," ucap Waketum Golkar hasil Munas Bali ini.

Dia menuturkan bagaimana publik belum bisa melupakan skandal 'papa minta saham' yang meruntuhkan citra Golkar. Penunjukan Novanto sebagai ketua fraksi dan perombakan ini akan mempermarahnya karena hanya demi mengakomodir ambisi Novanto.

"Ini bisa berdampak jelek pada nama partai. Ini ambisi pribadinya," ujar Supit.

Supit menuturkan bahwa pergantian itu tertera dalam surat yang berasal dari DPP Partai Golkar kubu Ical yang dikirimkan ke DPR. Namun, surat itu diyakini masih akan jadi perdebatan karena status Golkar yang antara ada dan tiada. Fraksi Golkar pun bergejolak karena perombakan ini.

(imk/van)