Golkar Makin Kisruh, Novanto Disebut 'Gusur' Orang-orang Akom di DPR

Jakarta - Prahara di tubuh Partai Golongan Karya yang sudah berlangsung lebih dari setahun tak kunjung mereda. Bahkan di awal tahun 2016 ini konflik internal di partai berlambang pohon beringin itu kian meluas. Kemarin kubu Ical memberikan sanksi untuk Akbar Tandjung. Hari ini Setya Novanto disebut akan membersihkan orang-orang Ade Komarudin (Akom) di DPR. Konflik Golkar pun kian melebar.

Sebelumnya konflik hanya terjadi akibat dualisme kepemimpinan antara kubu Agung Laksono dengan Aburizal Bakrie (Ical). Namun pekan ini konflik di Golkar kian melebar. Kubu Ical melalui Wakil Ketua Umum Golkar hasil Munas Bali Nurdin Halid melayangkan sanksi teguran untuk Ketua Dewan Pertimbangan Partai Akbar Tandjung.

Akbar dianggap melakukan manuver pribadi dengan mengusulkan agar Golkar menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk menyelamatkan partai. "Dalam rangka menjaga marwah dan martabat partai, akhirnya DPD I memberikan rekomendasi kepada DPP untuk memberi teguran pada Akbar Tandjung selaku Ketua Dewan Pertimbangan sehubungan dengan manuver yang dilakukan," kata Nurdin Halid saat dikonfirmasi, Selasa (5/1/2016) kemarin.

Mendapat sanksi teguran tersebut, Akbar Tandjung pun bereaksi keras. Dia mempertanyakan kapasitas Golkar Munas Bali memberikan sanksi teguran tersebut. Padahal Golkar hasil Munas Bali yang memilih Aburizal Bakrie (Ical) sebagai Ketum itu belum sah.

"Dalam kapasitas apa Nurdin Halid mengatakan menegur saya sebagai Ketua Wantim?" kata Akbar Tandjung dalam jumpa persnya di kantor AT Institute di Kompleks Liga Mas Indah, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (5/1/2016).

Akbar yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar itu mendapat dukungan dari kader partai beringin. Antara lain dari Agung Laksono, Priyo Budi Santoso dan poros muda Partai Golkar.

Politisi senior Golkar yang juga Wakil Ketua MPR Mahyudin menyesalkan pemberian sanksi untuk Akbar. Menurut dia sanksi tersebut kian memperkeruh suasana di Partai Golkar yang memang masih dilanda kemelut.

"Mestinya dalam situasi seperti ini janganlah ada sanksi-sanksi dikeluarkan. Apalagi yang diberi sanksi itu seorang Akbar Tandjung, orang yang sangat berjasa terhadap keberadaan Partai Golkar hari ini," kata Mahyudin.

Mahyudin menuturkan saat ini tidak ada yang punya legitimasi dan mengklaim sebagai pengurus Golkar yang sah. Karena setelah SK kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol dicabut tak ada lagi pengurus Golkar yang sah di mata pemerintah. "Di samping itu lembaga yang memberi sanksi teguran tidak memiliki legitimasi," katanya.

Konflik Golkar tak hanya di tingkat DPP. Hari ini konflik mulai merembet ke Fraksi Golkar di DPR. Novanto yang baru saja diangkat sebagai Ketua Fraksi Golkar disebut melakukan 'bersih-bersih'. Dia merombak susunan pimpinan fraksi di DPR.

Bambang Soesatyo yang keras mengkritik Novanto dalam kasus 'papa minta saham' dilengserkan dari jabatannya selaku Sekretaris Fraksi Golkar. Posisi yang ditinggalkan Bambang selanjutnya akan diisi oleh Aziz Syamsuddin. Aziz saat ini masih menjabat sebagai Ketua Komisi III DPR RI.

Bambang bahkan mengungkap ada spekulasi soal dendam Novanto ke Ade Komarudin. "Ada yang berspekulasi, bahwa perombakan besar-besaran pengurus Fraksi Partai Golkar dan pimpinan komisi serta alat kelengkapan atau badan di DPR pasca skandal papa minta saham dengan ditunjuknya Setya Novanto sebagai ketua fraksi, merupakan aksi balas dendam dan akan menggusur orang-orang Ade Komarudin dan orang-orang SOKSI, ya biar saja," kata Bambang kepada wartawan, Rabu (6/1/2016).

Bambang mengaku mendapat informasi Novanto akan menyingkirkan orang-orang Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI). Ade Komarudin adalah Ketua Umum SOKSI, yang merupakan salah satu ormas pendiri Golkar. Salah satu rotasi yang menarik perhatian adalah penempatan Kahar Muzakir sebagai Ketua Banggar, menggantikan Achmadi Noor Supit. Supit adalah Wakil Ketua Umum SOKSI.

Hari ini konflik Golkar memasuki babak baru. Bila sebelumnya hanya ada kubu Agung Laksono dan Ical, kini ada kelompok Novanto vs Ade Komaruddin serta Nurdin Halid dengan Akbar Tandjung. (erd/nrl)