Anggaran untuk proyek pembangunan tahun 2016 sudah dimasukkan dalam Rencana Umum Pengadaan DPR 2016. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengungkap detail anggaran tersebut, berikut rinciannya:
1. Rp 480 M untuk pembangunan Gedung DPR metode lelang umum.
2. Rp 10 M untuk konstruksi dan poliklinik, metode lelang umum.
3. Rp 68 M untuk pelaksanaan konstruksi Alun-alun Demokrasi, metode lelang umum.
4. Rp 9,1 M untuk konstruksi Alun-alun Demokrasi, metode seleksi umum.
5. Rp 1,7 M untuk Manajemen konstruksi Alun-alun demokrasi, metode seleksi umum.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari detail anggaran itu, Apung menyebut ada kejanggalan. Dia mempertanyakan desain utuh Kompleks DPR yang belum ada, dan alasan anggaran pembangunan itu dipecah-pecah.
"Hal ini kemungkinan ada dua hal, menghindari kecurigaan publik dan kedua disinyalir untuk bagi-bagi jatah proyek.
Untuk itu dengan alasan rencana pembangunan tidak transparan, gedung dan alun-alun belum dibutuhkan, pemborosan uang negara, maka FITRA tetap Menolak rencana pembangunan komplek Gedung DPR. Batalkan!" pungkasnya. (tor/van)