Saran Romi untuk KemenPAN-RB: Lebih Baik Dikembalikan ke Presiden

Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) merilis hasil laporan akuntabilitas dari 77 kementerian/lembaga. Hasil yang diumumkan ke publik secara terbuka ini menuai kritikan dari sejumlah parpol pendukung pemerintah.

Pasalnya, menteri mereka mendapat rapor kurang baik. Salah satunya Kementerian Agama yang dipimpin kader PPP Lukman Hakim Saifudin berada diperingkat 53 dari 77 kementerian/lembaga. Kementerian Agama mendapat nilai 62,01 dengan kategori B.

Ketua Umum PPP Muktamar Surabaya Romahurmuziy atau Romi pun memberikan saran agar ke depan, laporan ini diserahkan kepada presiden. Bukan menjadi konsumsi publik yang justru menimbulkan kegaduhan.

"Ini tentu lebik baik dikembalikan ke presiden sebagai pihak yang berhak untuk menindaklanjuti hasil itu supaya tidak menimbulkan kegaduhan," ujar Romi di sela acara Harlah PPP ke-43 di Gedung Serbaguna komplek rumah dinas DPR, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (5/1/2015).

Romi yakin bisa diserahkan ke presiden dan dibahas secara internal di kabinet akan menjadi evaluasi setiap menteri atau pejabat setingkat menteri yang memimpin lembaga. Menurutnya, yang dilakukan Kemenpan-RB sudah bagus.

Namun, yang menjadi parameter setiap kementerian/lembaga itu berbeda-beda. Hal ini diharapkan menjadi evaluasi.

"Karena parameternya berbeda-beda, sekali lagi terlepas dari upaya transparansi yang coba dilakukan Kemenpan, baiknya dilakukan ke depan diserahkan ke presiden agar tak menimbulkan kegaduhan," tuturnya.

Meski demikian, Romi menambahkan pihaknya menghargai upaya yang dilakukan Menpan-RB. Tentunya, rapor penilaian ini menjadi masukan bagi Lukman sebagai kader PPP untuk terpacu bekerja lebih baik.

"Itu adalah masukan kepada yang bersangkutan untuk bekerja lebih baik lagi," katanya.

(hat/khf)