Nunggak Listrik 2 Bulan, Golkar Kubu Agung: Bisa Diselesaikan

Jakarta - Kantor DPP Golkar di Slipi, Jakarta Barat belum membayar tagihan listrik sejak bulan Oktober 2015 lalu. Pimpinan DPP Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono sebagai penghuni kantor Golkar di Slipi menganggap hal itu bukan sebagai masalah.

"Biasalah itu bisa kita selesaikan," kata Agung usai jumpa pers di rumahnya, di Jl Cipinang Cimpedak, Polonia, Jakarta Timur, Selasa (5/1/2016).

Setelah terancam bubar dan disebut-sebut ilegal karena tak punya SK kepengurusan, Golkar kini didera masalah administrasi kantornya. Kubu Agung Laksono disebut sebagai pihak yang bertanggung jawab membayar tagihan listrik kantor Golkar.

Politikus Golkar Yorrys Raweyai menyebut utang listrik partainya ke PLN mencapai Rp 400 jutaan, itu untuk tagihan bulan Oktober dan November yang sudah jatuh tempo. Sedangkan tagihan bulan Desember belum dimasukkan hitungan.

Sebelumnya kubu Agung ingin tagihan listrik yang ditunggak ditanggung bersama dengan kubu Ical. Bendahara Umum Golkar kubu Agung, Sari Yuliati, menyebut kubu Ical juga punya tanggung jawab setelah MA mencabut SK kepengurusan Golkar kubu Agung pada Oktober 2015. Terlebih, kantor itu dipakai secara bersama-sama terhitung 1 November 2015.

"Begini, keputusan MA (membatalkan SK Golkar kubu Agung -red) itu kan Oktober ya. Per tanggal 1 November, itu kita sudah ngantor bersama. Jadi konsekuensinya ditanggung bersama," kata Sari, Sabtu (2/1) lalu.

Sari menegaskan kubu Agung mampu membayar tagihan listrik tersebut. Namun kubu Agung ingin kubu Ical juga ikut bertanggung jawab mengurus kantor.

"Ini bukan soal nominal, tapi caranya," ujar Sari yang risih soal tagihan listrik partainya diumbar ke publik.

Sebelum mengumbar soal tagihan listrik Golkar, Yorrys mengungkap sudah mengusir kubu Agung 3 Desember 2015 lalu. Kunci kantor dia ambil, lalu dia serahkan ke kubu Ical. Yorrys lalu menghubungi Waketum Golkar kubu Ical, Nurdin Halid, meminta urusan tagihan listrik diurus. Nurdin menugaskan Bendum Golkar kubunya, Bambang Soesatyo.

"Tunggakan listrik, pajak dan gaji karyawan yang ditinggalkan kubu Ancol pekan depan akan kami lunasi," kata Bendahara Umum Golkar hasil Munas Bali Bambang Soesatyo kepada wartawan, Sabtu (2/1/2015).

Bambang mengatakan, tak hanya tagihan listrik yang belum dibayar Agung dkk, tapi juga tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kantor Golkar. Jumlahnya tak sedikit, lebih dari Rp 1 miliar.

"Yang paling memalukan adalah tunggakan PBB yang tidak mereka bayar 1 miliar lebih. Demikian juga gaji karyawan dan satpam," papar Bambang.

(khf/khf)