Tak Ingin Konflik Berkelanjutan, Muladi Ingatkan Ical Soal Pentingnya Munas 2016

Jakarta - Kepengurusan Partai Golkar pimpinan Aburizal Bakrie (Ical) menggelar konsolidasi dengan DPD tingkat I, di Bali, Senin (4/1) kemarin. Hasil konsolidasi kubu Ical menolak Munas digelar sebelum 2019.

Politikus senior Golkar Muladi mengingatkan Ical agar tidak mengeluarkan sikap sepihak yang bisa menghambat rekonsiliasi internal partai.

"(Penolakan Munas) Itu kan sikap sepihak. Ical harus memperhatikan pandangan senior Golkar, harus dilihat.  Pak Ical berlindung dalam kepastian hukum, berharap gugatan Jakut dimenangkan MA. Memang dimenangkan, tapi itu kemenangan semu. Padahal kerusakan Golkar sudah kultural," kata Muladi di Jakarta, Selasa (5/1/2016).

Wakil Ketua Umum Golkar hasil Munas Bali Nurdin Halid sebelumnya mengatakan hasil konsolidasi yang direkomendasikan ke dewan pimpinan pusat (DPP) Golkar agar tidak melaksanakan Munas atau Munaslub sebelum tahun 2019.

Hal ini dilakukan dengan menyesuaikan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yaitu penyelenggaraan Munas bisa dilakukan bila mendapat persetujuan dari DPD I.

Sementara, sejumlah tokoh senior Golkar seperti Akbar Tandjung menginginkan Munas dilakukan tahun ini sebagai bentuk rekonsiliasi penyelesaian konflik.

Terkait rekomendasi lain konsolidasi soal kemungkinan Golkar mendukung pemerintahan, Muladi menilai hal tersebut hanya strategi politik. Menurutnya, saat ini tak ada parpol yang oposisi.

Keberadaan Koalisi Merah Putih (KMP) dinilai sebagai parpol yang hanya kritis terhadap pemerintahan.

"Itu bukan oposisi tetapi yang kritis. Kalau nanti pemerintah jelek didukung ya enggak benar. Itu suatu taktik strategi dari Aburizal. Apakah dengan itu masyarakat tertarik? Ya mendingan tanya langsung dengan Pak Jokowi," ujar Muladi. (hat/fdn)