Nurdin Halid Tegur Akbar Tandjung, Mahyudin: Menambah Kisruh Golkar

Jakarta - Nurdin Halid mengungkap rekomendasi Golkar Munas Bali menegur Akbar Tandjung. Manuver Waketum Golkar hasil Munas Bali itu menuai kontroversi.

Teguran untuk Akbar Tandjung adalah rekomendasi rapat konsultasi yang diikuti DPD-DPD I Golkar di Bali, Senin (4/1) kemarin. Keputusan sepihak itu disesalkan karena tidak menunjukkan penghormatan kepada Akbar sebagai sesepuh Golkar.

"Mestinya dalam situasi seperti ini janganlah ada sanksi-sanksi dikeluarkan. Apalagi yang diberi sanksi itu seorang Akbar Tandjung, orang yang sangat berjasa terhadap keberadaan Partai Golkar hari ini," kata Wakil Ketua MPR dari Golkar, Mahyudin, kepada detikcom, Selasa (5/1/2016).

Mahyudin menuturkan saat ini tidak ada yang punya legitimasi dan mengklaim sebagai pengurus Golkar yang sah. Karena setelah SK kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol dicabut tak ada lagi pengurus Golkar yang sah di mata pemerintah.

"Di samping itu lembaga yang memberi sanksi teguran tidak memiliki legitimasi," katanya.

Manuver Nurdin Halid dan kubu Aburizal Bakrie itu dinilai memperkeruh suasana. Seharusnya setelah Golkar status quo semua pihak mempersiapkan munas bersama untuk menyelesaikan polemik perpecahan yang mengantar partai beringin menuju masa kelam.

"Akan menambah kekisruhan Partai Golkar. Sebaiknya tetap dijaga partai Golkar sedapat mungkin," saran Mahyudin. (van/nrl)