Muladi: Golkar Rusak Parah, Mahkamah Partai Akan Beri Rekomendasi

Jakarta - Dukungan agar Mahkamah Partai Golkar (MPG) kembali bersidang menguat. Merespons dukungan, Ketua MPG Muladi akan segera rapat dengan anggotanya.

"Selama (kepengurusan Munas Riau) belum diganti dengan yang baru, (MPG) masih berlaku. Itu penting mendapatkan legitimasi. Dengan legitimasi itu saya berani melangkah. Dengan demikian saya merencanakan besok sore di suatu tempat untuk rapat MPG. Kita rumuskan rekomendasi," tutur Muladi di Restoran Meradelima, Jl Aditiawarman, Jakarta Selatan, Selasa (5/1/2015).

Dia menambahkan sejauh ini sudah berkomunikasi dengan tiga anggota mahkamah partai lain, yaitu HAS Natabaya, Djasri Marin, dan Andi Mattalatta. Dia mengupayakan para anggota MPG ini bisa hadir di rapat internal. Kecuali, anggota mahkamah partai Aulia Rachman yang dipastikan tak bisa hadir karena masih bertugas sebagai Dubes RI untuk Republik Ceko.

"MPG itu ada lima, ketua saya sendiri. Andi Mattalatta, Djasri Marin, HAS Natabaya sudah dihubungi. Aulia Rachman tak bisa karena beliau duta besar," sebut mantan Menteri Kehakiman era Orde Baru itu.

Muladi mengatakan putusan Mahkamah Agung terhadap konflik Golkar hanya bersifat semu dan tak menyelesaikan persoalan. Konflik politik Golkar yang sudah terlanjur parah tak bisa diselesaikan secara hukum.

"Ini sikap keputusan saya melihat perkembangan terakhir Golkar. Sudah rusak parah Golkar, tidak solid, sesama kader saling curiga, mencurigai," ulasnya.

Lantas, bagaimana bila pihak kubu Aburizal Bakrie (Ical) menolak keberadaan mahkamah partai?

Muladi menegaskan tetap akan memberikan rekomendasi baik itu sebagai mahkamah partai atau senior Golkar. Ia tak ingin Golkar seperti dinosaurus yang menjadi sejarah.

"Kalau dianggap tidak sah, kami ini sebagai empat senior Golkar tetap memberikan rekomendasi. Saya juga punya hak saham di Golkar," sebutnya.

(hty/tor)