Akbar Nilai Kubu Ical Abaikan Kesepakatan Munas

Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya kubu Aburizal Bakrie (Ical) bersikeras menolak digelarnya Musyawarah Nasional sebelum tahun 2019. Hal itu diputuskan dalam rapat konsolidadi kubu Ical di Bali pada Senin (4/1/2016) kemarin.  

Rekomendasi ini dinilai berbeda dengan pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mengaku pelaksanaan Munas disetujui oleh kubu Agung Laksono dan Ical. 

"Saya sudah dengar kalau dari kubu AL (Agung Laksono) sudah menunjuk 7 orang untuk jadi tim (Islah) tapi dari ARB belum ada nama-nama," kata Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung dalam jumpa persnya di kantor AT Institute di Kompleks Liga Mas Indah, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (5/1/2016).

Langkah Ical yang belum menunjuk tim islah semakin diperkuat dengan keluarnya rekomendasi kubu Ical agar tak ada Munas hingga masa akhir kepengurusan Munas Bali yakni 2019. Hal itu kata Akbar menunjukkan bahwa kubu Ical mengabaikan kesepakatan bersama seperti yang disampaikan oleh JK.

Adanya rekomendasi itu, disebut Akbar tidak sesuai dengan pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyatakan baik Ical maupun Agung Laksono setuju dilaksanakannya Munas.

"Rapat konsultasi Munas Bali bisa menunjukkan ketidaksesuaian dengan yang disampaikan JK bahwa ada kesepakatan Munas didahului Rapimnas," sambungnya.

Kemarin, JK menunjukkan skema penyelamatan Golkar beserta beberapa opsi di dalamnya. Namun, yang pasti ada skema pelaksanaan Munas di ujungnya. Skema itu ditandatangani oleh JK, Aburizal Bakrie (Ical) dan Agung Laksono pada tanggal 9 November 2015.

Selain itu, JK juga menyebut sudah ada pertemuan antara dirinya, Agung dan Ical pada tanggal 18 Desember dan disepakati pelaksanaan Munas.

"Disetujui bersama, ini map (skema)nya. Setelah putusan MA kemarin, jadi ini kemudian disusun pengurus bersama kemudian Rampinas, Munas. Ini di tengah-tengah ini Agung, ini Ical, saya. Ini tgl 18 Desmeber yang lalu," ucap JK di kantornya, Senin (4/1).

"Memakai Munas Riau atau munas Bali kalau terjadi. Jadi tinggal jalan saja sebenarnya. Ini pada akhirnya Munas ujungnya. Sudah diteken," pungkasnya. (mnb/erd)