Nurdin Halid Tegur Akbar Tandjung, Priyo: Terlalu Sombong dan Angkuh!

Jakarta - Wakil Ketua Umum Golkar hasil Munas Bali Nurdin Halid menyebut DPD I merekomendasikan sanksi teguran kepada Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung. Meski bersebrangan, Kubu Agung menilai hal itu berlebihan.

"Saya kaget pengumuman Pak Akbar hari ini ditegur. Saya kira ya silakan saja Pak Nurdin Tegur, tapi menurut saya ini pernyataan berlebihan, terlalu sombong dan angkuh," ucap Waketum Golkar kubu Ancol Priyo Budi Santoso di gedung DPR, Jakarta, Selasa (5/1/2015).

Priyo menyebut bahwa Akbar Tandjung adalah tokoh yang dihormati di Partai Golkar. Maka tidak sepantasnya ditegur hanya karena menyuarakan perlunya Munas digelar pada tahun 2016.

"Atas alasan hukum apa? Menurut saya berlebihan karena hari ini kita membutuhkan pikiran penyatuan Golkar seperti yang dilakukan Pak JK, Pak Akbar Tandjung, Pak Siswono dan senior lain," ujarnya.

"Semua orang tahu Pak Akbar, Pak JK adalah tokoh yang sangat dihormati, mereka saat ini sedang berupaya menyelamatkan Golkar. Pernyataan seperti itu jelas jauh dari norma tata krama," imbuh Priyo.

Priyo menyebut gagasan Wantim yang disuarakan Akbar Tandjung harusnya disambut baik, karena itulah satu-satunya jalan damai rekonsiliasi Partai Golkar. Gagasan yang sama juga disuarakan oleh Jusuf Kalla dan senior Golkar lain.

"Dalam situasi Golkar yang vakum, hanya orang yang menginginkan Golkar hancur dan rusak yang tidak menginginkan Munas bersama," katanya.

"Saya mengimbau Ketua DPD I dan II Golkar agar bersama-sama mendukung Munas bersama untuk menyelamatkan Golkar. Jangan mau didekte orang-orang yang ingin Golkar hancur," pungkas Priyo.

Sebelumnya, Nurdin Halid mengatakan bahwa DPD I dalam konsolidasi nasional Senin (4/1) kemarin di Bali, merekomendasikan agar DPP menegur Akbar Tandjung. Hal itu menyusul pernyataan Akbar yang inginkan Munas Golkar digelar tahun 2016.

(bal/van)