JK Menolak Tawaran Jadi Ketum Transisi Golkar

Jakarta - Konflik berkepanjangan yang melanda Partai Golkar tak juga kelar. Saat kemelut tak kunjung rampung, muncul usulan agar dibentuk Presidium Penyelamat Partai. Susunan presidium terdiri dari ketua transisi yang akan dipercayakan kepada mantan ketua umum Golkar yang juga Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Aburizal Bakrie dan Agung Laksono juga diusulkan masuk dalam presidium tersebut. Namun JK menolak tawaran duduk di presidium dengan menjadi Ketua Transisi Golkar. Masalah di partai berlambang pohon beringin itu, kata JK, harus diselesaikan secara internal.

"Endaklah. Masa saya sudah pernah jadi ketua umum, jadi ketua lagi. Enggaklah," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (5/1/2016).

Sementara Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung mengusulkan agar digelar Musyawarah Nasional tahun 2016 untuk menyelamatkan partai. Namun usulan Akbar yang juga mantan ketua umum Golkar ini ditolak oleh kubu Ical.

DPP Golkar hasil Munas Bali justru memberikan sanksi teguran untuk Akbar Tandjung yang dianggap bermanuver dengan mengusulkan Munas 2016. "Dalam rangka menjaga marwah dan martabat Partai, akhirnya DPD I memberikan rekomendasi kepada DPP untuk memberi teguran pada Akbar Tandjung selaku Ketua Dewan Pertimbangan sehubungan dengan manuver yang dilakukan," ucap Waketum kubu Ical, Nurdin Halid, saat dikonfirmasi, Selasa (5/1/2016).

Akbar Tandjung mengaku sudah mendengar adanya sanksi tersebut. Dia malah balik mempertanyakan alasan DPP Golkar hasil Munas Bali yang memberikan sanksi teguran. "Dalam kapasitas apa (DPP Munas) Bali menegur saya? Mereka juga (masih) memperjuangan keabsahan Munas Bali," kata Akbar. (erd/nrl)