MenPANRB Umbar Rapor Menteri, Ketua MPR: Itu Membuat Kegaduhan

Jakarta - Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) merilis hasil evaluasi akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga. Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai seharusnya hasil audit itu tidak diumumkan ke publik.

"Menurut saya karena menterinya sama-sama dari parpol, dan sama-sama  dari partai pendukung, mungkin itu harusnya konsumsi internal," ucap Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/1/2015).

Baca: Ini Rapor Akuntabilitas Kinerja 77 Lembaga yang Dinilai KemenPANRB

Menurut Zulkifli, penilaian akuntabilitas itu memang dasarnya adalah Undang-undang. Namun, dengan diumumkan ke publik, hasil evaluasi itu bisa menuai kegaduhan politik, lantaran sejumlah menteri berasal dari parpol.

"Kalau dipublikasikan tentu akan membuat kegaduhan," ujar ketua umum PAN itu.

"Saya kira sebaiknya bila itu instruksi Presiden silakan saja penilaian, tapi untuk internal lewat rapat kabinet, atau langsung kepada yang bersangkutan," imbuh Zulkifli.

Dalam rilis hasil evaluasi kepada 77 kementerian dan lembaga, kementerian PANRB berada di urutan ke-3 untuk kategori kementerian sebagai kementerian yang akuntabel. Sementara 3 kementerian yang menterinya berasal dari PKB berada di urutan buncit, yaitu Kemenpora (Imam Nahrawi) di urutan 74, Kementerian Desa dan PDT (Marwan Jafar) di urutan 73 dan Kemenaker (Hanif Dakhiri) di urutan 66. Penilaian itu menuai protes keras dari PKB. (bal/tor)