Yuddy Ungkap Rapor Menteri, Ray Rangkuti: Aneh Bin Ajaib

Jakarta - MenPAN RB Yuddy Chrisnandi membuka rapor akuntabilitas kinerja seluruh kementerian dan lembaga negara. Hal ini dianggap aneh, lantaran Yuddy menempatkan KemenPAN RB yang dipimpinnya di rangking atas.

Kemen PAN RB menempati posisi tiga besar dalam kementerian dengan akuntabilitas kinerja terbaik. Menurut direktur eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti hal ini cukup aneh.

"Memang itu mungkin bagian dari kerjanya, tetapi menurut saya tidak objektif kalau dia jadi bagian survei itu. Aneh bin ajaib sekali kalau dia memasukkan dirinya, rangkingnya tiga lagi. Mestinya dia percayakan penilaian kerja ke lembaga independen, bukan jadi bagian dari yang survei," kata Ray kepada detikcom, Senin (4/1/2016).

Kementerian PAN RB melakukan penilaian kepada kementerian/lembaga setiap tahun sejak 2004 dan hasilnya langsung diserahkan kepada presiden. Namun baru tahun ini hasil penilaian itu diumumkan kepada publik.

Yuddy menuturkan, penilaian ini sangat akademis, komprehensif, konstiusional dan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Yuddy pun siap diajak debat soal penilaian terhadap 77 kementerian dan lembaga yang dipublikasikannya itu.

Namun menurut Ray, tetap saja tak sepantasnya Yuddy mempublikasikan hasil 'survei' itu. "Ia bisa mengatakan metodologinya bagus dan independen, tapi tidak bisa dinafikan pekerjaan itu atas perintah dirinya," kata Ray.

"Makanya tidak perlu dipublikasikan, cukup itu dijadikan bahan pertimbangan presiden," saran Ray.

Sulit menyimpulkan manuver Yuddy Chrisnandi bukan bagian dari isu reshuffle kabinet jilid II. "Bagaimana mungkin bisa mensurvei dirinya lebih baik dibandingkan dari yang laih ya susah diterima," sindir Ray.

Berikut 4 kementerian dengan nilai akuntabilitas tertinggi  versi Yuddy:

1. Kementerian Keuangan 83,59
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan 77,68
3. Kementerian PAN RB 77,00
4. Kementerian PPN/Bappenas 76,13

Berikut 4 kementerian dengan nilai akuntabilitas terendah :

1. Kementerian Pemuda dan Olah Raga 53,54
2. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 53,98
3. Kementerian Koperasi dan UKM 57,61
4. Kementerian Tenaga Kerja 57,79 (van/try)