Pimpinan Komisi II DPR Kritik KemenPANRB yang Nilai Kinerja Diri Sendiri

Jakarta - Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemePANRB) meraih posisi 4 dalam akuntabilitas kinerja kategori kementerian yang dirilisnya sendiri. Wakil ketua Komisi II Ahmad Riza Patria mengkritik model penilaian itu.

"Kalau yang memberi penilaian kementerian terhadap kementeriannya sendiri, rasanya kurang pas. Harusnya ada lembaga lain yang lebih independen. Apalagi kementerian menilai dirinya sendiri, lebih-lebih kementerian sendiri nilainya tertinggi," ucap Ahmad Riza Patria saat dihubungi, Senin (4/12/2015).

"Jadi sudah menilai teman sendiri, dia menilai dirinya sendiri," kritik Riza.

Riza mengaku tidak tahu siapa yang ditunjuk Presiden untuk mengevaluasi akuntabilitas kementerian/lembaga saat ini, termasuk metodenya. Saat era SBY, evaluasi akuntabilitas itu dilakukan oleh UKP 4.

"Perlu dicari solusi terbaik ke depan. Malah kalau bisa kementerian sendiri tidak diberi nilai, serahkan saja penilaian kementeriannya itu kepada Presiden untuk dinilai. Itu lebih bijaksana," tutur politisi Gerindra itu.

Riza menilai, sejauh ini kementerian yang bermitra dengan komisi II seperti KemenPANRB, Kemendagri dan lainnya memang sudah bekerja baik. Meski ada target yang belum tercapai, seperti pengangkatan tenaga honorer yang disebut KemenPANRB disebabkan Kemenkeu.

"Saya tidak tahu (motif KemenPANRB rilis hasil kementeriannya tertinggi). Sebetulnya dia buat parameternya, kriterianya, tinggal memenuhi saja," ucap politisi asal Jawa Barat itu.

Dalam kategori kementerian, KemenPANRB ada di peringkat 4. Berikut 10 besar rapor akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga:

1. KEMENTERIAN KEUANGAN     83.59     A
2. KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI     80.89     A
3. KEMENTERIAN KELAUTAN PERIKANAN     80.76     A
4. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN     80.45     A
5. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN     77.54     BB
6. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGERA DAN REFORMASI BIROKRASI     77.00     BB
7. KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS     76.13     BB
8. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN     73.90     BB
9. BADAN PUSAT STATISTIK     73.86     BB
10. MAHKAMAH KONSTITUSI     73.73     BB   (bal/tor)