Dirjen Hubdar Mundur, MenPAN RB Cerita Sempat Sidak ke Kemenhub

Jakarta - Menteri Pemberdayaan dan Aparatur Negara (MenPANRB) Yuddy Chrisnandi angkat bicara tentang mundurnya Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Djoko Sasono. Ia bercerita sempat menanyakan langsung hal itu kepada Djoko.

Yuddy bermaksud mencari tahu sendiri alasan mundurnya Djoko Sasono dan mengimbau agar jabatan eselon I tersebut tidak terlalu lama diemban oleh pelaksana tugas atau Plt.

"Sebelum tahun baru, saya sidak ke Kemenhub terkait mundurnya Dirjen Perhubungan Darat. Singkatnya saya tanya, Pak Djoko mundur kenapa. Dia katakan mundur karena inisiatifnya dan bertanggung jawab atas karut marut kemacetan libur Natal," kata Menteri Yuddy ditemui dalam jumpa pers di kantornya, Jl Sudirman, Jakarta, Senin (4/1/2015).

Dalam inspeksi mendadaknya ke Kementerian Perhubungan, Yuddy mengatakan sempat melihat ke ruang pusat data dan informasi Ditjen Perhubungan Darat. Yuddy justru menemukan bahwa pantauan tersebut semestinya bisa diakses publik.

"Ada pantauan titik macet dari Merak—Bakauheni sampai Lasuruan. Datanya hanya ada di Ditjen Perhubungan Darat. Ke depan, saya harap pantauan semacam ini atau data dari kementerian yang melakukan pelayanan publik bisa diakses masyarakat," jelas Yuddy.  

Selain mencari tahu alasan mundurnya Djoko Sasono dari jabatannya, Menteri Yuddy juga berpesan agar tidak terjadi kekosongan jabatan dan jabatan eselon I tersebut tidak terlalu lama diemban oleh pelaksana tugas atau Plt.

"Kementerian kami bertanggung jawab juga terhadap Plt. Dirjen mundur itu berdampak luas. Jangan sampai ada kekosongan pelaksana tugas. Saya ingin tahu apa langkah yang dilakukan Kementerian Perhubungan. Saya sudah bicara dengan Pak Jonan agar Plt jangan lama—lama. Sebulan masih masuk akal. Apalagi dengan adanya pola panitia seleksi memungkinkan orang—orang bagus dari luar jadi pimpinan," tambahnya.

Terkait bermunculannya budaya mundur pejabat seperti sebelumnya Direktur Jenderal Pajak yang mundur karena bertanggung jawab atas tidak tercapainya target penerimaan pajak, ia mengatakan hal tersebut merupakan budaya bagus.  

"Ini menurut Wapres dan Presiden suatu budaya etika birokrasi yang baru yang bagus dan patut kita syukuri, walaupun sebetulnya di dalam aturannya jika seseorang ingin bertanggung jawab itu ada langkah—langkahnya," ujar Yuddy. (aan/nrl)