Akbar 'Tentang' Usul JK Soal Rapimnas Perpanjang Masa Kepengurusan Ical

Jakarta - Wapres Jusuf Kalla menyarankan agar Golkar hasil Munas Riau menggelar Rapimnas untuk memperpanjang masa kepengurusan yang habis 31 Desember 2015 lalu. Bagi Akbar Tandjung, gagasan itu tak punya legal standing.

"Ya kalau mengenai kepengurusan yang sekarang ini kan dalam konteks Riau sudah kedaluwarsa, Ancol sudah dicabut, kemudian dari segi Bali tidak ada keabsahan yang resmi dikeluarkan institusi pengadilan. Jadi kalau misalnya mau gelar Rapimnas itu siapa yang dijadikan acuan dari sisi legal standing atau keabsahannya?" kata Akbar Tandjung saat berbincang dengan detikcom, Senin (4/1/2016).

Akbar mengingatkan tak hanya JK yang pernah menjabat Ketum Golkar. Jabatan itu pernah melekat namun di masa lalu dan tidak bisa dijadikan dasar untuk seolah memaksakan pengambilan keputusan pada saat ini.

"Pak JK mantan ketum betul, tapi kan mantan ketum tidak hanya Pak JK, saya kan juga ketum pertama di era reformasi yang membawa Golkar meraih kemenangan. Kemudian Aburizal juga mantan ketum, Agung pun mantan ketum paling tidak Munas Ancol. Sedangkan secara formal kita kan hanya menjadi mantan ketum, tokoh, tidak punya kewenangan dalam diri kita masing-masing. Jadi kalau memperpanjang kepengurusan apa iya bisa, " kata Akbar.

Bagi Akbar solusi satu-satunya mengatasi perpecahan Golkar yang sudah sampai penghujung jalan adalah munas. "Ya pandangan kami dari wantim begitu karena sejak awal kami juga berpikir penyelesaian konflik itu melalui munas," kata Akbar.

Pandangan Akbar ini memang berbeda dengan pandangan Wapres JK. JK menawarkan solusi untuk memperpanjang keabsahan kepengurusan Golkar.  Yakni dengan perpanjangan kepengurusan Golkar hasil Munas Riau yang telah kedaluwarsa.

"Riau itu memang batasnya sebenarnya 2015," kata JK di Yogyakarta, Jumat (1/1/2015).

JK menilai harus ada rapat internal Golkar yang memutuskan memperpanjang masa kepengurusan DPP hasil Munas Riau. Keputusan itu bisa diambil lewat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar yang diselenggarakan oleh DPP Munas Riau.

"Ya artinya perlu diperpanjang dulu oleh rampimnas. Tapi batasnya perlu diperpanjang hanya batas sementara saja, tidak perlu permanen," ujar mantan Ketum Golkar ini.

(van/nrl)