Golkar Memasuki Hari-hari Gelap

Jakarta - Di saat semua orang menyambut tahun baru 2016 dengan semangat baru, Partai Golkar justru memasuki masa kegelapan. Jika tak lekas mencari solusi maka sebenarnya Golkar menuju kehancuran.

"Sejak 1 Januari tahun baru ini Golkar mengalami vacum of power, kekosongan kekuasaan. Tidak ada dewan pimpinan pusat pihak manapun yang secara sah secara hukum bisa bertindak atas nama Partai Golkar. Kepengurusan Ancol dicabut dan pada saat bersamaan MA menolak menghidupkan kubu Bali. Golkar memasuki hari-hari yang gelap," kata Waketum Golkar hasil Munas Ancol, Priyo Budi Santoso, kepada detikcom, Senin (4/1/2016).

Bagi eks Wakil Ketua DPR ini, tak ada jalan lain penyelamatan bagi Golkar selain Munas. Dua sesepuh Golkar dari dua kubu yang berbeda yakni Akbar Tandjung dan Siswono sebenarnya sudah sepakat digelarnya Munas bersama ini.

"Satu-satunya jalan penyelamatan adalah dengan Munas bersama yang diselenggarakan secepatnya tahun 2016 ini. Pendapat Bang Akbar dan Pak Siswono kemarin itu sangat kami apresiasi. Sepenuhnya kami menghormati pikiran-pikiran wisdom seperti ini," katanya.

Namun demikian kubu Aburizal Bakrie sepertinya masih belum sepenuhnya setuju soal gagasan Munas. Apalagi pada saat Golkar di persimpangan jalan, Wapres  Jusuf Kalla kembali memberikan masukan agar Ical menggelar Rapimnas untuk memperpanjang masa kepengurusan Golkar hasil Munas Riau yang harusnya kedaluwarsa 31 Desember 2015 kemarin.

Yorrys Raweyai mengungkap rencana kubu Ical untuk mendapatkan SK kepengurusan dari Kemenkum HAM. Kubu Ical sudah menyiapkan susunan kepengurusan baru untuk disetorkan ke Kemenkum HAM.

"Begitu keputusan 30 Desember kemarin (Menkum HAM mencabut kubu Agung -red), maka yang memiliki legalitas adalah Aburizal Bakrie dan Idrus Marham. Nah, mereka berdua ini segera menyusun kepengurusan," kata Yorrys saat dihubungi, Sabtu (2/1/2015).

Menurut Yorrys, Ical dan Idrus yang merupakan produk Munas Riau 2009 masih sah sebagai pemimpin Golkar, meski SK kepengurusan sudah kedaluwarsa 31 Desember 2015 lalu. Ical dan Idrus, masih menurut Yorrys, sedang menyiapkan kepengurusan baru yang mengakomodir sejumlah orang dari kubu Agung dan akan meminta SK ke Kemenkum HAM dalam waktu dekat.

"Yang saya tahu kubu Ical akan menyetorkan kepengurusan baru ke Kemenkum HAM dalam satu dua hari ini untuk mendapatkan SK. Itulah yang akan dipakai sebagai dasar melaksanakan Rapimnas 18 Januari mendatang," ujar Yorrys. Dalam forum Rapimnas ini akan dibahas kemungkinan digelarnya Munas.

Apakah gagasan-gagasan tersebut akan menyelamatkan Golkar dari kegelapan? (van/trw)