"Huahahahaa.. Makin gila. Yang ngomong pasti belum pernah jadi anggota DPR dan tak paham UU MD3," kata Bendahara Umum Golkar hasil Munas Bali Bambang Soesatyo kepada wartawan, Sabtu (2/1/2016).
Menurut Bambang, pandangan itu ngawur. Menurutnya tidak ada masalah legalitas Fraksi Golkar di DPR, begitu juga dengan 91 anggotanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Iya mempengaruhi, mereka jadi tidak punya fraksi," kata Ketua DPP Golkar hasil Munas Ancol, Lawrence Siburian dalam pembicaraan, Jumat (1/1/2015).
Fraksi merupakan perpanjangan tangan partai sementara saat ini Partai Golkar tidak memiliki pengurus yang dianggap sah oleh pemerintah. Oleh sebab itu, keputusan fraksi dianggap tidak bisa diakui.
"Keputusannya akan batal demi hukum," ucapnya.
Namun, menurut Lawrence, anggota DPR dari Golkar per individu tidak perlu diragukan keabsahannya. Itu karena mereka dipilih oleh rakyat.
"Tetap sah sebagai anggota DPR, dia legal. Tapi, kebijakan fraksi itu bermasalah," ujar Lawrence. (tor/bal)











































