SK Golkar Agung Dicabut, Tapi Tak Ada SK Pengesahan untuk Kubu Ical

Jakarta - Kemenkum HAM mencabut Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono. Pencabutan SK itu tanpa menerbitkan SK baru untuk kepengurusan Aburizal Bakrie.

"Tidak ada penerbitan SK baru," kata seorang Pejabat Kemenkum HAM kepada detikcom, Kamis (31/12/2015).

SK kepengurusan kubu Agung dicabut lewat SK Pencabutan bernomor AHU.4.AH.11.01-52. Dalam SK Pencabutan itu, tak ada pengesahan untuk kepengurusan Golkar Kubu Ical. Sehingga, saat ini posisinya tak ada satupun kepengurusan Golkar yang memegang SK Kepengurusan.

Berikut isi SK Pencabutan itu yang diterima detikcom, Kamis (31/12/2015):

31 Desember 2015

Nomor: AHU.4.AIt.11.01-52
Lampiran: 1 (satu) berkas
Perihal: Penyampaian Surat Keputusan tentang Pencabutan SK

Yth. Ketua Umum DPP Partai Golkar
Jl. Anggrek Nelly Murni XI A Jakarta
11480

Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 490 K/TUN/2015 Tahun 2015, dengan ini kami sampaikan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-23.AH.l1.01 TAHUN 2015 tanggal 30 Desember 2015 ten tang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH.01.AH.l1.01 Tahun 2015 Tanggal 23 Maret 2015 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya dimaksud.

Menindaklanjuti surat keputusan tersebut kami sampaikan beberapa hal:

1. Jika masih terdapat perbedaan pandangan di Partai Golkar, kami menghimbau agar perselisihan tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme yang diatur sesuai dengan Anggaran Dasar j Anggaran Rumah Tangga DPP Partai Golongan Karya.

2. Kami mengharapkan agar semua potensi perbedaaan pendapat dapat diselesaikan melalui mekanisme yang arif, bijaksana dan seadil-adilnya.

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Tata Negara,

(ditandatangani dan dicap Dirjen Administrasi Hukum Umum)

Tehna Bana Sitepu, SH, MHum
(tor/van)