Agung Laksono: Saya Belum Terima Surat Pencabutan SK dari Kemenkum

Jakarta - Ketua Umum Golkar hasil Munas Ancol, Agung Laksono mengaku belum mendapat kabar mengenai pencabutan SK kepengurusan partai. Tak ada surat dari Kemenkum HAM yang diterima Agung.

"Saya belum tahu, belum bisa memberi komentar karena belum mendengar dan tidak menerima (surat) apa-apa pagi ini," kata Agung Laksono saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (31/12/2015).

Justru surat dari Akbar Tandjung yang diterima Agung. Surat itu menurutnya berisi soal imbauan pelaksanaan Munas untuk dua kepengurusan. "Saya baru mendengar Pak Akbar Tandjung mengirim surat meminta diselenggarakan munas," terangnya.

Bila pun pencabutan SK kepengurusan Munas Ancol dicabut, Agung mempertanyakan kepengurusan pengganti.

"Ini kewenangan pemerintah, tapi saya belum mendengar. Kalau dicabut penggantinya siapa akan terjadi kekosongan kepemimpinan kalau kembali ke Munas Riau, Munas Riau berakhir hari ini," sambungnya.

Waketum Partai Golkar hasil Munas Bali, Nurdin Halid secara terpisah menyebut pihaknya menerima surat dari Kementerian Hukum dan HAM soal pencabutan SK kepengurusan partai yang dipimpin Agung Laksono hasil Munas Ancol.

"Sudah benar, surat diantar dan diterima Sekjen Pak Idrus Marham," kata Nurdin. "SK  Menteri Hukum tentang Munas Ancol, sudah dicabut," ujarnya.

Dengan dicabutnya SK Munas Ancol, maka kepengurusan Golkar menurut Nurdin dipimpin Aburizal Bakrie hasil Munas Bali.

"Artinya kepengurusan Munas Ancol sudah hilang dari bumi pertiwi," sebut Nurdin tertawa.

Pencabutan SK kepengurusan Agung diteken Menteri Yasonna Laoly dengan tanggal surat Rabu (30/12). Belum ada pejabat Kemenkum HAM yang memberi keterangan soal pencabutan SK Agung.

(fdn/faj)