Target Dirut TransJ: Tahun 2016 Beli 1.400-2.000 Bus Baru

Ayunda Windyastuti Savitri - detikNews
Kamis, 31 Des 2015 08:26 WIB
Foto: Agung Pambudhy
Jakarta - Dirut PT Transportasi Jakarta ANS Kosasih berencana membeli 1.400-2.000 unit bus baru pada tahun 2016. Pembelian itu menggunakan dana dari Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) 2015 untuk TransJakarta.

"Kami berterimakasih juga PMP sudah turun. Target kita di 2016 bisa (beli) 1.400-2.000 bus," ujar Kosasih saat berbincang, Kamis (31/12/2015).

"Target kita tuh betul-betul di seluruh koridor kita banjirin sama bus. Sesuai arahan pak gubernur, kita diminta untuk masuk ke semua rute-rute yang gemuk. Di mana yang ada banyak penumpang tapi busnya belum bagus, kita akan masuk di situ," sambungnya.

Kosasih juga akan mengajukan rute-rute baru ke depannya yang berbeda dari yang sudah dilalui TransJakarta saat ini. Tujuannya agar dapat melayani mobilitas penumpang secara lebih cepat dan efektif lagi.

Selain itu, pihaknya juga menargetkan perbaikan-perbaikan sarana dan prasarana di sejumlah halte busway. Termasuk menambah jumlah CCTV di setiap haltenya.

"Kita perbaiki semuanya, (mulai dari) sistem informasi penumpang akan jalan, halte diperbaiki dan bus ditambah. Semua (halte) langsung kita pasang CCTV saja, ada 593 di seluruh koridor," kata Kosasih.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) sempat dibuat naik pitam dengan banyaknya permasalahan TransJ. Salah satunya, belum tercapainya jumlah  target pembelian 1.000 unit bus pada 2015.

Saat dikonfirmasi pada Kamis (17/12) lalu, Kosasih beralasan dana PMP 2015 dan Public Service Obligation (PSO) 2015 untuk pihaknya belum cair sehingga kesulitan beli bus. Dia pun menyebut selama 2015 ini, pihaknya menggunakan dana PMP tahun 2014 yang baru cair tanggal 17 Desember 2014 lalu untuk membeli bus gandeng (integrated bus) merek Scania dan bayar operator.

Padahal menurut Kosasih, sebagai moda transportasi andalan masyarakat DKI sudah sepatutnya tidak dipersulit. Terlebih, kata Kosasih, armada bus TransJ menjadi salah satu cerminan sekaligus etalase Jakarta sebagai pusat kota.

Dia menduga telatnya pencairan PMP dan PSO 2015 itu dikarenakan ada pejabat di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI di masa lalu yang menghambat prosesnya.

(aws/fdn)