Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) M Tito Karnavian mengatakan, solusi mengatasi kemacetan Ibu Kota bukan hanya tugas polisi semata. Pemerintah berperan penting dalam upaya mengatasi kemacetan ini.
"Masalah kemacetan lalin kita masih berusaha keras. Tapi ini bukan masalah kepolisian saja, tetapi juga instansi terkait," kata Irjen Tito saat jumpa pers akhir tahun di Polda Metro Jaya, Rabu (30/12/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nah untuk dua faktor itu (pertumbuhan kendaraan dan infrastruktur jalan) itu tidak bisa hanya polisi saja, itu harus dari pemerintah," ujar mantan Kapolda Papua ini.
Sebagai saran, ada beberapa solusi yang bisa diterapkan untuk mengatasi kemacetan Jakarta di antaranya dengan menekan jumlah kendaraan pribadi. Ini bisa dilakukan bila ketersediaan angkutan masal yang laik dan aman di Jakarta sudah memadai.
"Kita harapkan, pertama menekan jumlah angka kendaraan pribadi utamanya dengan memperbaikan sistem transportasi publik misalnya LRT, MRT, Busway dan seterusnya supaya masyarakat beralih ke transportasi publik. Saya kira gebrakan Pak Ahok cukup bagus," jelasnya.
Untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi, diakui Tito hal ini sangat sulit. Seban, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemda DKI terbesar dari pajak kendaraan.
"Saya pernah mengatakan bahwa tidak mudah untuk menekan atau kebijakan mengurangi jumlah kendaraan pribadi karena pajak DKI dari kendaraan pribadi paling tinggi," tutur dia.
Ia pun mengusulkan agar PAD Pemda DKI tidak dari kemdaraan pribadi. "Saya sampaikan tadi bahwa PAD jangan dari kendaraan pribadi, dampaknya akan semakin macet. Karena akan seperti lingkaran setan," imbuh Tito.
Permasalahan kedua yakni infrasturktur jalan yang tidak seimbang dengan pertumbuhan kendaraan pribadi. Tetapi hal ini juga cukup rumit karena Pemda DKI harus melakukan pembebasan lahan untuk memperlebar jalan.
Menurutnya, kendala tersebut bisa diatasi dengan membuat underpass atau jalan layang.
"Ini problem di Jakarta. Kalau infrastruktur di atas permukaan, lahan sudah terisi semua dan hampir didominasi tanah dimiliki pribadi. Pilihannya tinggal membuat ke atas flyover, atau ke bawah underpass," lanjutnya.
"Kalau membebaskan agak susah, ribut jadinya. Oleh karena itu kita harapkan pemerintah membangun ke atas dan ke bawah," sebutnya.
Di samping kedua faktor tadi, faktor lainnya yang juga tidak kalah penting yakni budaya lalu lintas. Pengendara di Jakarta banyak yang tidak mengindahkan peraturan lalu lintas yang menjadi salah satu penyebab kemacetan.
"Masalah budaya lalu lintas tergantung masalah pendidikan dan upaya penindakan oleh kepolisian dan pemerintah. Misal menilang yang parkir di pinggir jalan. Oke lah macet, tapi jangan ditambah (dengan parkir di pinggir jalan). Ini lah yang membuat kemacetan lalu lintas belum terurai," kata Tito.
(mei/fdn)











































