"CSR kenapa? Saya minta pola yang paling murah gimana. Makanya saya datangin semua, saya ingin lihat ini, fasilitasnya seperti apa," kata Ahok usai peresmian RPTRA Karet Tengsin, Jakarta Pusat, Rabu (30/12/2015).
Menurut Ahok. tahun depan Pemprov DKI akan membangun 150 RPTRA dengan menggunakan APBD. Dengan pembangunan dari perusahaan swasta, ia akan tahu jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan 1 RPTRA.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Makanya tahun depan, 150 (RPTRA) itu semuanya uang APBD. Tapi nilainya sudah jadi murah. Meski anggarannya mahal, saya lelangnya maunya murah," ucap mantan Bupati Belitung Timur itu.
Ahok mengatakan tak ada batasan perusahaan swasta yang bisa memberi bantuan. Perusahaan rokok pun tak soal jika ingin membantu, tapi tak boleh ada iklan rokok dalam lingkungan RPTRA.
Ahok menegaskan jika pembangunan RPTRA oleh perusahaan swasta sepenuhnya bantuan dalam bentuk CSR, bukan kewajiban fasilitas sosial atau umum yang menjadi tanggung jawab perusahaan swasta. Misalnya, PT Intiland yang ikut dalam reklamasi pantai utara Jakarta.
"Ini total CSR dan bukan kewajiban reklamasi. Ini total CSR mereka," ujarnya.
Untuk pembangunan RPTRA, Pemprov DKI menggunakan lahan milik mereka yang berada di tengah lingkungan masyarakat. Ahok pun mengakui tantangan terbesar pembangunan RPTRA ada pada pembebasan lahan yang sebagian besar sudah diduduki warga.
"(Kendala) Tanah karena rata-rata tanah ini kan didudukkin orang. Dudukin, disewain, udah buat rumah, buat parkiran, toko. Nah itu kan masalah, itu yang harus kita duduk bareng," pungkasnya.
(bil/miq)











































