Temui Wagub Djarot, Mendagri: 31 Desember APBD DKI Harus Selesai

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mendatangi ruang kerja Wagub DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat siang ini. Tjahjo menyebut mereka hanya makan siang sambil membahas APBD DKI Jakarta 2016.

"Bahas APBD. Ada kemajuan dibanding tahun lalu," ujar Tjahjo kepada wartawan di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (29/12/2015).

Politisi PDI Perjuangan itu mengharuskan evaluasi APBD DKI 2016 harus selesai pada 31 Desember mendatang. Tujuannya agar tidak ada anggaran daerah yang tersandera.

"Kami minta Pak Wagub, 31 Desember harus sudah bisa selesai. Pak Ahok sudah oke, enggak ada masalah. Saya minta Pak Djarot bahas lebih detail sama DPRD," sambungnya.

Meski secara umum Tjahjo menilai APBD DKI 2016 sudah jauh lebih baik ketimbang sebelumnya, namun pihaknya masih menyoroti besaran SiLPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran). Tjahjo pun memberikan apresiasi terhadap susunan skala prioritas yang diajukan Pemprov DKI untuk sektor pendidikan, mengatasi kemacetan, banjir, pembangunan rusun dan perbaikan infrastruktur di daerah pinggiran.

"Pak Ahok sudah menekankan pada banjir, pendidikan dan membangun sarana prasarana. Beliau sangat concern sekali. Masih ada (anak) didik DKI yang belum menikmati sekolah dengan baik," kata Tjahjo.

Dalam kesempatan yang sama, Djarot juga mengungkapkan APBD DKI 2016 memang lebih baik ketimbang sebelum-sebelumnya. Djarot optimistis evaluasi APBD 2016 bisa selesai di penghujung tahun, sehingga awal 2016 bisa langsung digunakan.

"Evaluasi di Kemendagri tanggal 31 sudah selesai. Habis itu ada rekomendasi dan penyesuaian anggaran. Tidak perlu ada rapat paripurna sehingga aggaran bisa selesai Januari awal," sebut Djarot.

"Persoalannya kemarin agak telat tapi masih lebih bagus dibanding tahun-tahun lalu. Kementerian punya waktu 15 hari dengan melototin sekian ribu anggaran dan halaman. Tinggal SiLPA untuk PMP (penyertaan modal pemerintah) ada beberapa evaluasi, termasuk tentang bagaimana business plan, analisa investasi dan sebagainya. Tapi yang lain-lain sudah ok," lanjutnya.

Djarot mengungkapkan PMP untuk proyek LRT (light rail transit) tetap berjalan karena itu menjadi program wajib Pemprov DKI. Kemudian prioritas pemberian PMP lainnya difokuskan untuk sejumlah BUMD, seperti PT Jakarta Propertindo (Jakpro), PD Dharma Jaya dan Tjipinang Station. (aws/hri)