Jalan Panjang dan Berliku Gedung 'Merah Putih' KPK

Moksa Hutasoit - detikNews
Selasa, 29 Des 2015 12:00 WIB
Foto: Agung Pambudhy
Jakarta - Markas baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya diresmikan. Namun bukan jalan yang mudah bagi komisi antirasuah itu bisa mendapatkan kantor permanen.

Sejak dibentuk pada 2003 lalu, KPK tidak pernah sekali pun memiliki gedung sendiri. Dengan tugasnya yang maha berat, memberantas korupsi di Indonesia yang sudah akut, para pegawai KPK justru harus berpindah-pindah kantor.

KPK sempat menempati sebuah gedung di Jalan Ir H Juanda, Jakarta Pusat. Setahun berikutnya, giliran bekas Gedung Dewan Pertimbangan Agung di Jalan Veteran yang menjadi markas KPK.

Jumlah perkara serta tugas yang makin meningkat membuat gedung di Veteran itu penuh sesak. Rombongan KPK akhirnya pindah pada Agustus 2007 ke Gedung yang ada di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Lagi-lagi, ini bukanlah gedung yang dibangun khusus untuk KPK. Gedung itu sejatinya milik Bank Papan Sejahtera. Namun karena dilikuidasi dan jadi 'nganggur', gedung itu dialihfungsikan untuk KPK.

Para komisioner KPK sudah tahu bahwa gedung ini tidak bakal bisa lagi menampung. Makanya sejak tahun 2008, mereka resmi mengajukan kepada DPR anggaran pembangunan gedung baru.

Pengajuan itu ditolak beberapa kali oleh Komisi III. Di satu sisi, Kementerian Keuangan sudah memberi lampu hijau alokasi anggaran pembangunan gedung baru. Namun syaratnya, harus mendapat persetujuan dari Komisi III. Pingpong soal anggaran pun dimulai.

Persetujuan belum didapat, kondisi Gedung KPK saat itu semakin sesak saja. Tumpukan berkas perkara maupun BAP dengan kategori super rahasia terpaksa diletakkan di lorang-lorong karena tidak dapat tempat lagi. Akhirnya beberapa divisi di KPK dioper di sejumlah gedung kementerian. Ada yang di Gedung BUMN hingga Kantor Ombudsman.

"Kantor KPK itu sudah kumuh," keluh komisioner KPK Adnan Pandu Praja di hadapan Komisi III, 25 Juni 2012 silam.

Publik bereaksi terhadap penolakan DPR. Secara inisiatif, mereka akhirnya saweran. Jumlah yang didapat memang jauh dari kata cukup untuk membangun sebuah gedung. Namun aksi solidaritas dari anak-anak SD hingga tukang becak itu sudah cukup menampar keras anggota Dewan.

11 Oktober 2012, akhirnya Komisi III menyetujui anggaran itu. Salah satu pemicunya adalah pidato Presiden SBY saat itu yang secara tegas mendukung KPK. Di era SBY, KPK memang mendapat dukungan penuh setiap menangani kasus. Malah SBY juga yang meminta Polri 'diam' saat KPK mengusut kasus Kakorlantas.

Dan kini resmi sudah KPK punya rumah sendiri di atas tanah 8 ribu meter persegi. Lokasinya tidak jauh dari gedung KPK lama. Gedung baru ini berdiri kokoh 16 lantai. Ada ruangan khusus untuk penyelidikan dan penyidikan.

Ada juga di bagian samping gedung penjara bagi koruptor dengan kapasitas sebanyak 50 orang. Rinciannya, 40 ruang untuk pria dan 10 ruang untuk wanita. Total dana yang dikeluarkan untuk membangun gedung itu sekitar Rp 75 miliar.

(mok/faj)