Kata Siapa PAN Dapat Jatah Dua Menteri?

Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) mengklaim bakal dapat jatah dua menteri di kabinet kerja. Hal ini terasa janggal lantaran sampai kini pihak istana belum mengonfirmasi kepastian pengumuman reshuffle kabinet.

Ketua DPP PAN Aziz Subekti adalah elite PAN yang secara gamblang mengungkap partainya bakal dapat jatah dua menteri di kabinet kerja. Dia bahkan menyebut dua pos menteri yang akan diperoleh PAN dalam reshuffle kabinet yang tak lama lagi bakal diumumkan.

"Informasi dari kalangan Istana demikian, kami mendapat jatah 2 menteri. Saya rasa informasinya cukup valid," ujar Azis Subekti, saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (24/12/2015).

Pertanyaan Aziz ini menuai protes keras dari elite parpol pendukung Jokowi lainnya. Partai NasDem tak ingin Jokowi direcoki, PKB menyebut PAN maksimal layak dapat seorang menteri, sementara Hanura malah menyindir dengan istilah penumpang gelap.

Tak ingin persoalan ini semakin meruncing, Sekjen PAN Eddy Soeparno menegaskan bahwa belum ada kesepakatan dengan Presiden. Pernyataan Eddy juga menegaskan PAN tak ingin merecoki hak prerogatif Presiden.

Namun tetap saja manuver Aziz Subekti ini menyisakan tanda tanya besar tentang siapa sumber di istana yang membocorkan informasi sepenting itu ke elite PAN. Lalu kata siapa sebenarnya PAN bakal dapat jatah dua menteri?

Pertanyaan besar itu agaknya tak akan pernah terjawab, seperti isu politik lain yang banyak disebut seperti kentut, tercium namun tak terlacak siapa sumber utamanya. Meski demikian, sambil setengah menyindir, Seskab Pramono Anung menegaskan apa yang disampaikan Aziz itu masih isu saja, karena soal reshuffle kabinet sebenarnya hak prerogatif Presiden Jokowi.

"Jadi begini, kami ingin meluruskan bahwa sebenarnya Presiden sebagai orang yang mempunyai hak prerogatif, beliau tidak pernah berbicara bahkan sampai menyebut nama dengan salah satu partai tertentu yang katakanlah kemudian seakan-akan sudah menyepakati dua nama tersebut. Itu sama sekali tidak ada," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kantornya, Gedung Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Senin (28/12/2015).

Pramono meminta semua pihak menghormati hak prerogatif Presiden soal komposisi kabinet. Tak boleh ada pihak-pihak yang mengintervensi soal reshuffle.

"Tentunya hak yang dimiliki oleh Presiden ini jangan diintervensi oleh siapa pun," ujarnya.

Sampai kini berapa jumlah menteri yang bakal diberikan Jokowi ke PAN sama misteriusnya dengan waktu pengumuman reshuffle kabinet jilid dua yang juga masih sebatas wacana. (van/nrl)