Soal Isu Reshuffle, Jokowi Diminta PKB Tetap Adil

Jakarta - Kabar kader PAN masuk Kabinet Kerja menjadi isu politik terkait reshuffle. Bila memang PAN masuk kabinet, maka Presiden Joko Widodo pun diminta adil agar reshuffle tak hanya sekedar tawar menawar untuk kepuasan posisi.

Ketua Dewan Syuro PKB Maman Imanulhaq mengatakan Jokowi mesti melihat dukungan parpol yang sudah memberikan sejak Pemilu Presiden. Kesolidan dukungan mesti diperhatikan agar koalisi tak goyah.

"Kalau PAN benar, cukup 1 saja lah. Karena Jokowi juga harus lihat parpol pengusung Hanura, NasDem, PDIP, dan kami PKB yang sudah ada dari Pilpres," ujar Maman saat dihubungi, Senin (28/12/2015).

Namun, meski demikian reshuffle yang dilakukan ini harus lebih baik terhadap kinerja pemerintahan. Bukan justru stagnan. Keputusan terakhir ada di tangan Presiden Jokowi sebagai penentu hak prerogatif.

"Kita nyambut positif selama itu tujuannya baik karena persoalan bangsa ini rumit. Begitu banyak tantangan," sebutnya.

Hal senada dikatakan Wakil Sekjen PKB Daniel Johan. Reshuffle harus dilakukan secara jeli dan pertimbangan yang matang. Kebijakan Jokowi yang menjadi penentu terakhir.

"Kalau ada partai baru masuk, ya adil enggak adil, pasti enggak adil buat kami yang sudah ada. Tapi, itu kembali lagi ke prerogatif presiden," sebutnya.

Menurutnya, bila reshuffle terealisasi maka kemungkinan besar terjadi di awal 2016.

"Infonya seperti itu. Januari nanti. Karena menunggu kestabilan pasca Natal, Tahun Baru ini," ujarnya. (hat/rvk)