"Seandainya ada reshuffle dan ada partai baru yang diajak gabung, presiden harus peka dan jeli. Siapapun yang diajak harus dilihat track recordnya," kata Wasekjen PKB Daniel Johan di Jakarta, Senin (28/12/2015).
Daniel menegaskan bahwa reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden. Namun, Jokowi harus mengecek lagi, jangan sampai ada 'udang di balik batu'.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Syarat lainnya menurut Daniel adalah harus memiliki komitmen, loyal, serta mampu memperkuat konfigurasi kabinet yang ada saat ini. Jokowi harus bisa memastikan apakah pendatang baru nanti memenuhi kriteria itu.
Sebelumnya, Ketua DPP Hanura Miryam Haryani mengingatkan Jokowi agar tidak mengangkut 'penumpang gelap' di kabinet. Maksudnya adalah mereka yang tidak bekerja sejak awal memenangkan di Pilpres.
"Jangan sampai juga penumpang baru ini adalah penumpang gelap yang tidak punya tiket," kata Miryam.
Politikus PAN Aziz Subekti sebelumnya menyatakan bahwa partainya mendapatkan jatah 2 kursi menteri di kabinet pemerintahan Jokowi-JK. 2 Kursi menteri yang didapatkan PAN ialah Menteri Perhubungan dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
"Informasi dari kalangan Istana demikian, kami mendapat jatah 2 menteri. Saya rasa informasi nya cukup valid," ujar Azis Subekti, saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (24/12/2015). Namun, Sekjen PAN Eddy Soeparno menegaskan bahwa belum ada kesepakatan dengan presiden.
(imk/tor)










































