Dirjen Hubdar Mundur karena Merasa Gagal, Anggota DPR: Salut!

Jakarta - Anggota DPR Komisi V Umar Arsal salut dengan keberanian Dirjen Perhubungan Darat Djoko Sasono mundur dari jabatannya karena merasa gagal. Umar menilai itu harus jadi cambuk bagi pemerintah untuk membenahi sistem transportasi darat di Indonesia.

"Salut dan menyambut baik rasa tanggung jawab atas yang dilakukan Dirjen Perhubungan Darat mundur dari jabatannya. Sebuah tanggung jawab yang dilakukan Pak Dirjen, karena tidak dapat mengatasi kemacetan kemarin," kata Umar dalam keterangan yang diterima detikcom, Minggu (28/12/2015) malam.

"Tentunya, yang dilakukan mundurnya Pak Dirjen harus diiringi dengan rasa tanggung  jawab dan lebih berbenah kembali dalam mengatasi kemacetan jelang libur panjang," lanjutnya.

Komisi V merupakan komisi yang salah satu mitranya adalah Kementerian Perhubungan. Umar menganggap seharusnya pemerintah lebih siaga terkait kemacetan panjang di liburan panjang Natal dan Tahun Baru 2016.  

"Sepertinya pemerintah kecolongan dan lengah dalam mengatasi liburan panjang jelang Natal dan menyambut Tahun Baru 2016. Seharusnya pemerintah bisa mempersiapkan dan mengantisipasi segala sesuatunya yang akan terjadi baik personel, pengaturan jalan dan titik-titik wilayah rawan macet dan kerusakan jalan-jalan yang sering dilalui," tutur politisi Partai Demokrat itu.

Umar menambahkan, wajar jika masyarakat kecewa dengan kekurangsiapan pemerintah tersebut. Ia meminta pemerintah lebih teliti dan sigap dalam menghadapi berbagai hal.

"Dalam arti Kementrian Perhubungan gagal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga harus jadi koreksi dan pelajaran menjadi lebih baik ke depannya," imbuh Umar.

"Ini juga harus menjadi contoh pejabat lainnya harus memberikan terbaik dalam setiap saat, dan jangan membuat remeh," pungkas Umar.

Sementara itu Ketua Komisi V Fairy Djemi Francis memiliki beberapa catatan terkait mundurnya Djoko. Pertama hubungan antara atasan dan bawahan.

"Kedua, belum lagi ditambah adanya blunder terkait regulasi Gojek dalam hal ini benar Dirjen Hubdar ingin menjalankan UU LLJR namun entah pertimbangan apa diralat oleh Menteri Perhubungan setelah dipanggil oleh Presiden," jelas Fairy. (rna/hri)