Wakil Ketua Majelis Syuro: Posisi PKS Ada di Luar Kabinet

Jakarta - Pertemuan Presiden PKS Sohibul Iman dengan Presiden Joko Widodo menimbulkan spekulasi politik. Mulai isu PKS bergabung ke pemerintahan sampai analisis terkait kocok ulang pimpinan DPR.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menegaskan pertemuan tersebut hanya sekedar silaturahmi. Ia menekankan posisi PKS tak ikut-ikutan terkait persoalan reshuffle.

"PKS tak ikut-ikutan, sama sekali tak membicarakan masalah reshuflle. Itu kami kesampingkan. Ini unsurnya dalam silaturahmi politik, posisi PKS ada di luar kabinet," ujar Hidayat di Jakarta, Minggu (27/12/2015).

Dia menambahkan posisi PKS dalam kabinet adalah menyampaikan masukan dan saran. Bila memang ada reshuffle maka sebaiknya bebas dari transaksional politik. Hal ini mengacu janji Presiden Joko Widodo saat kampanye.

"Jadi, kami memang berada di luar kabinet. Soal reshuffle itu persilakan saja. Kami sampaikan kritik. Di kabinet itu pada keahlian, bukan transaksi. Harus bebas dari transaksional politik. Betul-betul bebas sesuai janji kampanye dulu," sebutnya.

Begitupun terkait lobi PKS terhadap isu kocok ulang pimpinan DPR. Dia menepis pertemuan dengan Presiden Jokowi di istana menjadi momen pembicaraannya.

"Tak ada pembicaraan kocok ulang pimpinan DPR. Apalagi DPR juga tak setuju kan. Karena ada aturan UU MD3, harus dari fraksi yang sama. Kami mendukung Golkar sudah mengajukan Pak Ade Komarudin," sebutnya.

(hty/imk)