Pimpinan DPR Bantah Bohong dan Pilih Kasih Soal Surat Kubu Agung

Jakarta - Pengurus Golkar kubu Agung Laksono menuding pimpinan DPR berbohong soal penerimaan surat ketua DPR yang dikirimkan oleh kubu Agung. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto pun menepisnya.

"Pimpinan DPR tidak bohong. Saat membacakan surat dari Fraksi Partai Golkar yang intinya pergantian antara Setya Novanto dan Ade Komarudin, hanya ada surat itu," kata Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/12/2015).

Surat itu dibacakan saat paripurna penutupan masa sidang pada Jumat (18/12) lalu. Kubu Agung juga sempat mengajukan interupsi.

"Memang ada interupsi, tapi saat itu memang tidak ada suratnya. Yang kita proses tetap yang suratnya ada," ujar politikus Partai Demokrat ini.

Agus menuturkan bahwa dia sudah mengecek lagi dan memang ada surat dari Fraksi Partai Golkar yang ditandatangani oleh ketua fraksi dari kubu Agung yaitu Agus Gumiwang. Namun, surat itu belum diproses.

"Ini masalah timingnya saja. Pada saat disampaikan (suratnya), sudah keduluan saat paripurna. Kita tidak proses bukan karena kita pilih kasih," ucap Agus.

Sebelumnya, Sekretaris Fraksi Golkar DPR kubu Agung, Fayakhun Andriadi, juga membuat dua pernyataan sikap soal pimpinan DPR yang terus menyangkal telah menerima surat dari pihaknya.

"Ada dua hal yang harus disadari oleh Pimpinan DPR RI dengan mengatakan bahwa mereka belum menerima surat dari kami. Pertama, mereka mempertontonkan ketidak-profesionalan pengelolaan administrasi di lingkaran Pimpinan DPR RI. Dan itu sungguh sangat memalukan," kata Fayakhun dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (22/12/2015).

Oleh karena Pimpinan DPR membantah menerima surat sedangkan ada bukti tanda terima, maka, menurut Fayakhun, citra buruk jatuh ke staf-staf Sekretariat Jenderal DPR. Padahal, Fayakhun menambahkan, citra buruk itu karena pembohongan publik yang dilakukan pimpinan DPR.

"Kedua, pembohongan publik. Di era digital dan kecanggihan teknologi informasi sekarang, semua bukti yang berbentuk analogpun bisa diketahui dengan cepat oleh publik. Kami menyerahkan surat untuk Pimpinan DPR RI bukan tanpa tanda-terima, dan kami menyimpan secara rapi bukti penerimaan surat tersebut," ujar doktor ilmu politik UI ini (imk/tor)