Dapat Restu SBY, TPF Akan Invetigasi BIN Soal Munir

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memberikan jaminan kepada Tim Pencari Fakta (TPF), tidak akan melindungi siapapun yang dianggap terlibat dalam kasus pembunuhan Munir. TPF sendiri akan melakukan pendalaman investigasinya ke Badan Intelijen Negara (BIN) setelah Garuda dan Telkomsel."Saya tidak akan melindungi siapapun yang dianggap terlibat," jelas anggota TPF yang juga Koordinator Kontras, Usman Hamid sambil mengutip ucapan SBY, saat ditanya wartawan mengenai jaminan apa yang diberikan SBY atas hasil penyelidikan kasus Munir di Kantor Kontras, Jakarta, Jumat (4/3/2005) sore.Menurut Usman, dalam pertemuan dengan TPF, Kamis (3/3/2005) kemarin, SBY telah menanggapi serius hasil temuan TPF. Bahkan SBY meminta apa yang telah ditemukan TPF untuk terus ditindaklanjuti.Dalam pertemuan itu, SBY juga berjanji akan memperpanjang masa kerja TPF yang akan habis pada 23 Maret mendatang. SBY, jelas Usman, juga sempat menanyakan bagaimana hasil temuan terhadap BIN dan dijelaskan TPF bahwa pihaknya belum membahas BIN."Kita sampaikan bahwa temuan TPF ini memerlukan suatu tahapan kerja sesuai dengan bukti yang didapat. Kalau menyangkut BIN, bukti-bukti permulaan yang dimiliki TPF bersifat data-data sekunder dan data itu masih perlu diklarifikasi dan pencarian fakta yang lebih otentik," jelas Usman.TPF sendiri menjelaskan bahwa masalah BIN merupakan persoalan penting diawal kerja. Namun, jelas Usman, pihaknya lebih konsentrasi melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara (TKP). "Kita tidak ingin langsung loncat ke BIN, karena itu bisa menjebak TPF dan bisa menunjukan sikap tendensius dari TPF," katanya.Dari temuan-temuan di TKP di Bandara Soekarno-Hatta ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk menempatkan seseorang sebagai tersangka, hingga akhirnya menyimpulkan bahwa direksi Garuda patut diduga terlibat.TPF sendiri masih memerlukan waktu untuk bisa sampai menyentuh jaring atau ring ketiga siapa sebenarnya yang paling berkepentingan membuat atau menempatkan garuda secera kelembagaan melakukan tindakan tersebut."Karena kami juga meragukan kalau pihak Garuda memiliki motif sendiri untuk melakukan atau bersekongkol atas aksi tersebut. Bisa jadi ini disebabkan oleh hal eksternal yang memungkinkan membuat Direksi Garuda tidak berdaya atau mungkin karena memang berdasarkan keinginan pihak Garuda untuk mendorong ini. Kita belum bisa berspekulasi," jelas Usman. (fab/)