Rusuh di Kaltara, Mendagri Minta Pleno Hasil Pilkada Dikawal Aparat

Jakarta - Jelang rapat pleno penghitungan suara Pilkada di Kalimantan Utara, terjadi kerusuhan yang mengakibatkan gedung di kompleks Kantor Gubernur dibakar. Mendagri meminta agar pengamanan terus dilakukan mengingat penghitungan suara adalah tahap yang sensitif.

"Apa pun penghitungan suara ini pengerahan kepolisian, minta bantuan TNI, Satpol PP itu harus ada," kata Mendagri Tjahjo Kumolo di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (21/12/2015).

Tjahjo mengakui ada kecolongan terkait kerusuhan di Kaltara. Bahkan dia menyebut ada orang mabuk yang didiamkan saja masuk ke kompleks Kantor Gubernur.

"Kami juga hari ini mengirim radiogram untuk melakukan koordinasi. Deteksi dini harus diutamakan karena tahap-tahap yang cukup sensitif pada saat penetapan pasangan calon dan juga keputusan MK nantinya kalau ada gugatan sengketa Pilkada," imbuh Tjahjo.

Mantan Sekjen PDIP ini juga meminta pemerintah serta KPUD setempat berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Sehingga dapat mengantisipasi konflik yang melebar ke isu SARA.

"Saya serahkan kepada kepolisian setempat, katanya ada 8 orang yang diinterogasi. Jangan main-main, karena juga memasuki natal dan tahun baru semua harus waspada, siaga 1, dan tadi kami juga sudah mengundang semua tokoh-tokoh agama," ujar Tjahjo.

Kerusuhan di Kaltara terjadi pada Sabtu (19/12) saat ribuan pendukung salah satu pasangan calon menggeruduk Kantor Gubernur. Awalnya massa sempat dibubarkan polisi, tetapi kemudian mereka kembali lagi dan melempari gedung serbaguna di kompleks tersebut dengan botol berisi bensin kemudian membakarnya.

(bag/jor)