HKTI Minta Dilibatkan Dalam Penyaluran Pupuk

Jakarta - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) meminta dilibatkan secara aktif oleh pemerintah, dalam pendistribusian pupuk organik kepada petani. Langkah ini merupakan solusi mengatasi kelangkaan pupuk pada setiap musim tanam serta untuk meminimalkan penyelundupan pupuk ke luar negeri."Bila pemerintah setuju, maka penyaluran pupuk akan dilakukan oleh koperasi dan badan-badan usaha di bawah HKTI. Kalau nanti masih terjadi kelangkaan pupuk, itu kesalahan petani sendiri," kata Ketua Umum HKTI Prabowo Subianto, saat silaturahmi dengan Presiden di Istana Negara, Jakarta, Jumat (4/3/2005) sore.Dijelaskannya, pelibatan HKTI dalam distribusi pupuk bukanlah sesuatu yang aneh. Mengingat organisasi serupa HKTI di luar negeri juga memiliki peran distribusi pupuk. Contohnya adalah Farm Bureau di Jepang dan NAFAS di Malaysia yang merupakan penyalur pupuk nasional, bahkan keduanya memiliki pabrik pupuk.Lebih lanjut Prabowo mengatakan pupuk hendaknya jangan dilihat semata-mata sebagai komoditas. Subsidi pupuk yang diberikan pemerintah selama ini, yang seharusnya dinikmati petani, ternyata sekarang justru lebih menguntungkan para pedagang."Kalau petani tidak dilibatkan, maka yang mengambil untung besar cuma pedagang. Bukan kami ingin menjadi distributor tunggal atau menyingkirkan yang lainnya, tapi ikut berpartisipasi dalam penyaluran," tegasnya.Menanggapi permintaan dari HKTI, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjanji akan meneruskannya ke menteri teknis terkait. Ia menyambut baik usulan itu karena bisa dijadikan sebagai insentif bagi petani."Ada usulan, ini akan saya tanggapi dan teruskan ke menteri-menteri terkait. Namun ini bukan berarti SBY menebar janji," kata Presiden. (fab/)