Ini Alasan Jonan Tak Permasalahkan Ojek Konvensional

Jakarta - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan sempat melarang Go-Jek dan layanan transportasi publik dengan moda kendaraan roda dua lainnya untuk beroperasi. Namun ia mengaku tak dapat mengatur ojek konvensional.

"Lho, ojek konvensional tuh gini. Kita mana tau itu transportasi umum atau tidak. Saya numpang teman saya naik motor juga nggak apa-apa saya tuker uang bensin," kata Jonan di Stasiun Pasar Senen, Jl Stasiun Senen, Jakarta Pusat, Minggu (20/12/2015).

Namun kata Jonan, jika ojek ini menjadi kegiatan usaha resmi, harus sesuai dengan regulasi yang ada. Sementara saat ini belum ada regulasi yang mengakomodir kegiatan usaha Go-Jek dan semacamnya.

"Kalau ini menjadi satu kegiatan usaha, kalau nggak cocok dengan undang-undang, ya silakan kita ubah undang-undangnya," ujarnya.

Namun Jonan juga mengingatkan, revisi regulasi harus disertai kajian yang mendalam. Ia mengaku tak masalah jika dalam regulasi baru memungkinkan Go-Jek dan semacamnya beroperasi sebagai angkutan publik. Namun unsur keselamatannya harus diutamakan.

Sebab berdasarkan data kepolisian, saat ini angka kecelakaan terbesar berasal dari pengendara roda dua. Jonan juga menyebut, ia belum pernah mendengar negara manapun yang melegalkan sepeda motor sebagai angkutan publik.

"Saya nggak tahu ada enggak (kendaraan roda dua jadi transportasi publik). Tapi seumur hidup saya, saya belum pernah baca kalau sepeda motor untuk angkutan publik manusia. Kalau kurir nggak masalah," tuturnya.

Mantan Dirut KAI ini mengaku belum mendapat panggilan dari Presiden Joko Widodo untuk membahas permasalahan Go-Jek tersebut. Sejauh ini juga belum ada rencana revisi UU lalu lintas dan angkutan jalan untuk mengakomodir Go-Jek dkk.

"Nggak ada panggilan Presiden. Pak Teten cuma whatsapp aja ke saya," kata Jonan.

(khf/bal)